Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha Joint Operation Yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/Pkpu/2012/Pn. Niaga Jkt.Pst)

Virgonia, Vanessa and Dr. Budi Santoso,, S.H., LL.M and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H (2020) Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha Joint Operation Yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/Pkpu/2012/Pn. Niaga Jkt.Pst). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Tanggung Jawab Para Pihak dalam Badan Usaha Joint Operation yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh Joint Operation yang merupakan bentuk usaha bersama dari dua atau lebih perusahaan untuk menjalankan sebuah proyek dalam kurun waktu tertentu dan tidak membentuk badan hukum baru sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai Joint Operation baik dari segi definisi, bentuk badan usaha maupun permohonan pailit terhadap Joint Operation oleh pihak ketiga masih terjadi kekosongan hukum. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Joint Operation sebagai subjek pailit dan/atau PKPU yang berakibat pada tanggung jawab pembayaran utang oleh Joint Operation kepada pihak ketiga, seperti kasus dalam kepailitan dan/atau PKPU terhadap Joint Operation dengan Nomor Perkara 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam badan usaha Joint Operation yang pailit terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga dalam Putusan No.54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus . Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik analisis interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran aturan perundang-undangan berdasarkan susunan kata atau bahasa yang digunakan dan interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang melihat kedudukan peraturan perundang- undangan yang saling terkait yang merupakan bagian keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkan dengan undang-undang lain. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu tanggung jawab para pihak dalam Joint Operation yang pailit terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab para pihak yang tergabung untuk membuat badan usaha Joint Operation secara tanggung renteng. Subjek hukum dalam kepailitan Joint Operation adalah para pihak yang membentuk suatu Joint Operation, dikarenakan Joint Operation adalah Firma yang merupakan bentuk khusus dari Persekutuan Perdata,dimana bentuk badan usaha ini bukan badan hukum sehingga tidak mempunyai legal standing untuk berdiri sebagai suatu entitas tersendiri. Kepailitan Joint Operation mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur terkait kepailitan firma

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010440
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	21 Oct 2022 01:50
Last Modified:	21 Oct 2022 01:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195884

Text (DALAM MASA EMBARGO) Vanessa Virgonia (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item