Limbong, Sabattini Agustini and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum and Amelia Ayu Paramitha,, S.H.,M.H (2020) Efektivitas Pelaksanaan Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, yang penulis bahas adalah mengenai efektivitas atau tidaknya suatu pelaksanaan Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Penelitian ini dilatarbelakangi dari dikeluarkannya Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan. Peraturan Walikota tersebut berpedoman pada Pasal 171 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang didalamnya mengatur mengenai besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota perlu meningkatkan anggaran kesehatan pada pendapatan dan belanja daerah diluar gaji dalam hal menunjang jaminan pembiayaan kesehatan secara kapitasi khususnya bagi penduduk miskin di Kota Malang. Namun, kenyataan di lapangan penyediaan dalam peningkatan anggaran kesehatan pada jaminan pembiaayan kesehatan di Kota Malang yang mana anggaran tersebut tidak stabil sehingga masih belum mencapai 10% dari luar gaji yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 171 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis dalam hal ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai: 1) Mengapa Efektivitas Pelaksanaan Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018? Dan; 2) Apa faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013- 2018? Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekаtаn perundаng-undаngаn. Teknik pengumpulan data primer dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara dengan pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas Dinoyo Kota Malang dan Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmаs Dinoyo. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder xii yang dilakukan oleh penulis diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen dari instansi yang relevan dengan pokok pembahasan yang penulis teliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 tidak berjalan efektif dilihat dari 5 tolak ukur efektivitas menurut Soerjono Soekanto yang dimana Pertama, faktor hukum tersebut tidak ada peraturan teknis dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Kedua, faktor penegak hukum yang dalam pelaksanaanya aparat penegak hukum saling melempar tanggungjawab. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, dalam hal ini masih banyak kekurangan dalam pemenuhan fasilitas kesehatan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Kota Malang. Selain itu, anggaran yang dimiliki oleh Kota Malang dalam pelaksanaan jaminan pembiayaan kesehatan secara kapitasi bagi masyarakt miskin masih terbatas, yang mana anggaran tersebut tidak stabil sehingga masih belum mencapai 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji dan yang terakhir, sumber daya manusia dalam hal melaksanakan ketentuan tersebut masih terbatas. Keempat, Faktor masyarakat, masyarakat kurang mematuhi dan memanfaatkan peraturan yang telah di terapkan. Kelima, faktor kebudayaan yang dimana masyarakat masih terbiasa dengan budaya yang mendapatkan segala hal sesuatu nya dengan instan. Selain itu, dalam penelitian ini juga didapatkan faktor hambatan dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 yaitu lemahnya kontrol Dinas Kesehatan terhadap unit pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Kota Malang, anggaran kesehatan di Kota Malang masih mengalami ketidakstabilan pada anggaran kesehatan di Kota Malang dan belum mencapai 10% sehingga tidak mengalami peningkatan pada anggaran kesehatan, minimnya pendataan terhadap penerima Penerima Bantuan Iuran, Infrastruktur terhadap kesehatan tidak memadai dan tidak merata, serta Dinkes maupun BPJS tidak maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami apa manfaat dari jaminan pembiayaan kesehatan
English Abstract
In writing of this thesis, the writer discuss about effectiveness whether or not an implementation of the Health Financing Guarantee Program of Poverty Based on Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang City 2013- 2018. This research is motivated by Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang City Number 28 of 2014 about strategy on increased health financing guarantees capitation society especially for poverty. The Mayor Regulations guided by Article 171 Paragraph 2 of Law Number 36 of 2009, Which regulates the amount of provincial, district or city government health budget allocated a minimum of 10%(ten percent) of the regional budget outside salary. Provincial, district or city regional governments need to improve health budget on regional income and expenditure excluding salary in terms of support capitation health insurance guarantees, especially for poor population in Malang City. Howeverm the reality in the field of supply in increasing the health budget on health insurance costs at Malang City where the budget is not stable so it’s still not reaching 10% of the outside salary as mandated in Article 171 Paragraph 2 Law Number 36 of 2009 and Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang Number 28 of 2014. Based on this, the writer raised 2 formulation of the problem in writing this thesis, regarding : 1) How the effectiveness of the implementation of the Health Financing Guarantee Program for Poverty based on Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang Number 28 of 2014 Regarding Countermeasures Strategy Malang City Regional Poverty in 2013-2018? And; 2) Why factors are hampering the implementation of the Health Financing Guarantee Program of Poverty based on Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang Number 28 of 2014 concerning Poverty Reduction Strategies Malang City Region in 2013-2018? This research using juridical ampirical method, using a sociological juridical approach and a statute approach. Technique Primary Data collection is done by the writer by interview with The employees of the Health Office, Dinoyo Malang Cityh Health Department and The Participants of the National Health Insurance (JKN) Dinoyo Malang Cityh Health Department. While the secondary data collection techniques carried out by the writer obtained through legislation, books, and documents from institutions that are relevant to the subject matter that the writer carefully examined. xiv The results of this research conducted by this writer, it can be concluded that Mayor Regulation Based on Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang Number 28 of 2014 concerning Poverty Reduction Strategies Malang City Region in 2013-2018 did not run effectively as seen from 5 rejects measure effectiveness according to Soerjono Soekanto which is where First, in legal factors there is no technical regulation in implementing the provisions of Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang Number 28 of 2014 concerning Poverty Reduction Strategy for Malang City Region 2013-2018. Second, law enforcement factors which are in the implementation of law enforcement officers throwing responsibility at each other. Third, the factor of facilities or facilities, in terms of there are still many shortcomings in fulfilling health facilities at health services for the poor population in Malang City. In addition, the budget owned by the City of Malang in the implementation of financial guarantees capitation health for the poor is still limited, which one The budget is not stable so it still hasn't reached 10% of regional income and expenditure budgets excluding salaries and, finally, sources human resources in terms of implementing the provisions are still limited. Fourth, community factors, people are less obedient and use regulations that have been applied. Fifth, which cultural factors people are still used to a culture that gets everything something instantly. In addition, in this study also obtained factors obstacles in the effectiveness of the implementation of Article 6 Paragraph 2 Number 3 Mayor Regulations of Malang Number 28 of 2014 Regarding Countermeasures Strategy Poverty Region of Malang City in 2013-2018 is the weak control of the Office Health of basic health service units in the Malang City Health Center, the health budget in Malang City is still experiencing instability the health budget in Malang City and has not reached 10% so it does not an increase in the health budget, the lack of data collection towards recipients of contributions to contribution to health infrastructure inadequate and uneven, and the Health Office and BPJS are not optimal provide socialization to the community so that the community is lacking understand what the benefits of health financing guarantee
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010429 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 08:51 |
| Last Modified: | 20 Oct 2022 08:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195867 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Sabattini Agustini Limbong (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |