Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Kharismayanti, Risma and Dr. Tunggul Anshari S.N,, S.H., M.Hum and Agus Yulianto,, S.H., M.H (2020) Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kementerian BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas mengenai pembentukan induk usaha ( holding) BUMN sebagai instrument aset kekayaan dari keuangan negara, pertanggungjawaban Pemerintah atas diskursus Konsep Holding tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan konsekuensi disfungsi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ambivalen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan hukum ini bersifat normatif dengan implementasi atau implikasi pemberlakuan ketentuan hukum normatif dalam dampak peristiwa hukum yang secara nyata terjadi pada kekayaan/keuangan negara yang kemudian dikaji dengan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan data yang didapat dari hasil Penulis an, dapat ditarik kesimpulan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 mengenai pembentukan induk usaha ( holding) BUMN mengalami antinomi dan paradoks dalam kerangka penyusunan antara pasal/ketentuannya merupakan bagian dari APBN. Pembentukan holding BUMN menimbulkan resiko pencucian aset kekayaan/keuangan negara pada BUMN, secara konfrontasi tidak sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pengelolaan BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 bahwa kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara absah Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap BUMN dan harus melalui mekanisme APBN.

English Abstract

This legal research based on the Policy of Ministry of State Owned Enterprises (BUMN) through The Government Regulation Number 72 Year 2016 about Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies as a financial instruments asset wealth from the State, Government accountability over the discourse for The Concept of Holding without going through the mechanism of Budgetary Revenue and Expenditures of the State with the consequences of dysfunction the authority of People’s Representative Council of the Republic of Indonesia ambivalent with Act Number 17 Year 2013 about The Finances of the State and Act Number 19 Year 2003 about State Owned Enterprises. This research method is normative with implementation of legal normative into the incident that happened in society. This reasearch was analyzed using qualitative method and presented using descriptive method. Based on the data from this legal research, there are three conclusions. The Government Regulation Number 72 Year 2016 about Procedures for The Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies are experiencing antinomy and paradox in terms of the arrangement between article/the conditions is part of the State Budget (APBN). Second, the establishment of holding StateOwned Enterprises raises the risk of laundering assets wealth/financial state at the State Owned Enterprises, in a confrontation does not match with the mandate of Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Act Number 19 Year 2003 about State Owned Enterprises and the Management of State Owned Enterprises. Third, the ruling of the Constitutional Court Number 48/PUU-XI/2013 and Number 62/PUU-XI/2013 that wealth/financial of State Owned Enterprises is a financial state that stipulated in Act Number 17 Year 2003 about the Finances of the State and Article 23 of the Constitutional of the Republic of Indonesia Year 1945, that the People’s Representative Council can conduct surveillance against State Owned Enterprises and must be through the mechanism of the State Budget.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520010425
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 20 Oct 2022 07:25
Last Modified: 20 Oct 2022 07:25
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195862
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Risma Kharismayanti (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item