Wahyuningtyas, Ratna and Amelia Sri Kusuma Dewi,, SH., M.kn and Dr. Budi Santoso,, S.H., LL.M (2020) Atasan Pelayanan Umum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pada Sektor Ketenagalistrikan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait batasan pelayanan umum yang dilakukan oleh anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara sektor ketenagalistrikan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh PP No. 72 Tahun 2016 Pasal 2A ayat (7) yakni “ Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut : a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah interpretasi pelayanan umum dalam Pasal 2A ayat (7) huruf a PP No. 72 Tahun 2016? (2) Apakah batasan pelayanan umum di sektor ketenagalistrikan anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN)? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (State approach) dan pendekatan kasus (Chase approuch). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan terkait batasan pelayanan umum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan adalah anak perusahaan BUMN tersebut, di dalam Pasal 2A ayat (7) PP No 72 Tahun 2016 memberikan mandat kepada anak perusahaan BUMN untuk melakukan pelayanan umum, berbeda dengan UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketengalistrikan Pasal 4 ayat (2) menjelaskan anak perusahaan yang berentitas PT atau perusahaan swasta dalam melakukan pelayanan umum sektor ketenagalistrikan adalah dapat berpartisipasi atau sukarela Sedangkan untuk batasan-batasan pelayanan umum yang dilakukan oleh entitas badan hukum persero dan perseroan terbatas tidak menjelaskan secara jelas terkait pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta mengenai hak dan kewajiban serta pembiayaan terkait pelayanan umum, dan tidak menjelaskan terkait batasan-batasan dalam melakukan pelayanan umum. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa batasan pelayanan umum yang dilakukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan dapat melakukan pelayanan umum di bidang sektor ketenagalistrikan dengan menyediakan tenaga listrik untuk masyarakat umum sesuai degan mandat Undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat (2), sepanjang kepentingan swasta untuk menyediakan tenaga listrik dalam kepentingan umum tidak merugikan negara dan meningkatkan dalam penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat umum dalam melakukan pelayanan umum.
English Abstract
In this thesis, the writer raises the problem related to the limitation of public services conducted by a subsidiary of the State-Owned Enterprises in the electricity sector. The choice of the theme is motivated by PP No. 72 of 2016 Article 2A paragraph (7), namely "SOE subsidiaries as referred to in paragraph (2) are treated the same as SOEs for the following matters: a. Obtain Government assignments or carry out public services Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) Is the interpretation of public services in Article 2A paragraph (7) letter a PP No. 72 of 2016? (2) What are the limits of public services in the electricity sector subsidiary of state-owned enterprises (SOEs)? The writing of this paper uses the normative juridical method with the statutory approach method (State approach) and the case approach (Chase approuch). Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis analysis techniques. From the results of the research with the above method, the writer obtained an answer to the problem related to the limitation of public services of the State Owned Enterprise (SOE) subsidiary of the electricity sector is the SOE subsidiary, in Article 2A paragraph (7) PP No. 72 of 2016 gives a mandate to BUMN subsidiaries to carry out public services, in contrast to Law No. 30/2009 concerning Electricity Article 4 paragraph (2) explains subsidiaries with PT or private companies to conduct public services in the electricity sector are to be able to participate or be voluntary. While for public service constraints conducted by legal entities and limited liability companies do not explain clearly related to public services performed by the government and the private sector regarding rights and obligations as well as financing related to public services, and do not explain the limitations related to performing public services. So the authors draw conclusions that the limitation of public services conducted by a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN) in the electricity sector can perform public services in the electricity sector by providing electricity to the general public in accordance with the mandate of Law No. 30 of 2009 concerning Electricity Article 4 paragraph (2) As long as the private interest to provide electricity in the public interest does not harm the state and increases the supply of electricity to the general public in conducting public services
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010421 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 02:59 |
| Last Modified: | 20 Oct 2022 02:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195853 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ratna Wahyuningtyas (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |