Bastomi, Qoirul Khitam and Dr. Setiawan Nurdayasakti,, S.H., M.H and Mufatikhatul Farikhah,, S.H., M.H (2020) Analisis Yuridis Putusan Nomor:19/Pra.Per/2016/Pn.Sby Tentang Nebis In Idem Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sah/Tidaknya Penetapan Tersangka. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Azas ne bis in idem yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim putusan praperadilan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pertimbangan hakim putusan praperadilan Nomor: 19/pra.per/2016/Pn.sby dalam menetapkan sah/tidaknya penetapan tersangka. Penggunaan Azas nebis in idem yang secara konsep diberlakukan pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, namun kemudian dimasukkan dalam pertimbangan putusan praperadilan yang pada dasarnya hanya berwenang memeriksa sebelum proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana makna azas nebis in idem sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sah/tidaknya penetapan tersangka? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY terkait nebis in idem dalam tindak pidana korupsi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan sistematis dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan huku pidana, dan hukum acara pidana, suatu perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan dan pendapat atau doktrin para ahli hukum pidana dalam buku-buku, konsep dan prinsip dalam hukum acara pidana, internet serta kamus hukum, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Azas ne bis in idem mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat diputus dua kali pada peristiwa yang sama, orang yang sama dan yang telah mendapat putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap serta akan berlaku apabila telah memasuki pada proses pemeriksaan pokok perkara di persidangan oleh Majelis Hakim serta mendapat putusan yang berisi tentang pokok perkara atau mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaannya, baik dengan putusan pemidanaan, putusan bebas, ataupun putusan lepas. Dalam Putusan Praperadilan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, terkait subjek yang sama dan mempunyai kekuatan hukum tetap, La Nyalla belum pernah mendapat putusan hakim sebelumnya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak termasuk nebis in idem. Disamping itu, Azas ne bis in idem dalam hukum acara pidana secara konseptual hanya mencakup pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, tidak termasuk praperadilan.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the principle of ne bis in idem which is used as a basis for the judge's judgment in pretrial decisions. The theme selection background by the decision of the pretrial judge consideration Number: 19/Pra.Per/2016/PN.SBY in determining valid/absence determination of the suspect. The use of the principle of nebis in idem which conceptually applies to the examination process in court, but is then included in the consideration of pretrial decisions which basically only has the authority to examine before the trial proceedings in court. Based on the foregoing, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the meaning of the principle of nebis in idem as the basis for judges to determine whether a suspect is valid or not? (2) What is the judge's consideration in deciding case Number: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY related to nebis in idem in corruption? Then the writing of this paper uses the normative juridical method with a systematic approach and case approach. Primary legal materials and secondary obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis techniques Analytical is a method of analysis of legal materials in a way to determine the content or the meaning of the rules of criminal law, and the criminal procedural law, a law other law concerned and the opinion or the doctrine of criminal law experts in books, IP concepts and principles in criminal procedural law, the internet and legal dictionaries, which serve as a reference in solving legal issues that are subject to study. From the results of the research with the above method, the author obtained an answer to the existing problems that the principle of ne bis in idem implies that a person cannot be terminated twice in the same event, the same person and who has received a judge's decision with permanent legal force and will applies when it has entered into the process of examining the principal case at the hearing by the Panel of Judges and obtaining a decision containing the subject matter or concerning the criminal act which became the indictment, both with a conviction, acquittal, or acquittal. In the Pre-Judicial Decision Number: 19/PRA.PER/2016/ PN.SBY, related to the same subject and has permanent legal force, La Nyalla has never received a judge's decision before on a crime committed, so it does not include nebis in idem. Besides that, Azas ne bis in idem in criminal procedural law conceptually only covers the process of examining cases at a trial, not including pretria
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010416 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 02:20 |
| Last Modified: | 20 Oct 2022 02:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195845 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Qoirul Khitam Bastomi (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |