Penggabungan Perkara Dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/Pn.Tbn (Analisis Yuridis Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Syafriansyah, Muhammad Irfandie and Dr. Bambang Sugiri,, S.H., M.S. and Eny Harjati,, S.H., M.Hum. (2020) Penggabungan Perkara Dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/Pn.Tbn (Analisis Yuridis Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dalam penerapan Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perkara pengeroyokan (dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN.Tbn) yang mana dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menerima (JPU) 3 (tiga) berkas perkara terkait kasus tersebut lalu digabungkan menjadi satu surat dakwaan. Dalam kasus ini, pemenuhan syarat untuk dilakukannya pengabungan perkara oleh JPU masih belum jelas apakah telah sesuai dengan Pasal 141 KUHAP atau belum karena tindak pidana yang didakwakan hanya satu tindak pidana yaitu pengeroyokan, dimana syarat yang terdapat dalam Pasal 141 KUHAP menyebutkan bahwa penggabungan berkas perkara dapat dilakukan dalam hal terjadinya beberapa tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Apakah penggabungan berkas perkara dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN.Tbn sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 KUHAP? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum acara pidana yang menyangkut mengenai permasalahan terkait kewenangan JPU dalam membuat surat dakwaan. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penggabungan berkas perkara dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN.Tbn sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 KUHAP karena berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa sesungguhnya beberapa tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut bukan hanya sekedar mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum tetapi juga dapat berarti satu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mana dalam penelitian ini Penulis menganalisa perbuatan dalam Pasal 170 KUHP yang mana perbuatan beberapa orang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya namun memang tidak saling bersangkut-paut karena hanya merupakan satu perwujudan tindak pidana dan tidak ada rencana sebelumnya dan masing-masing pelaku tidak saling berbagi perannya masing-masing namun mereka bertindak secara spontan dan melakukan perbuatan mereka dengan inisiatif masing-masing. Perbuatan satu dengan yang lain itu ada hubungannya karena perbuatan dari para pelaku tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya korban, tidak saling berkontribusi untuk mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010411
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	20 Oct 2022 01:26
Last Modified:	20 Oct 2022 01:26
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195833

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Irfandie Syafriansyah (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (939kB)

Actions (login required)

View Item