Rifqi, Muhammad Irfan Yusuf and Ikaningtyas,, S.H., LL.M. and A.A.A. Nanda Saraswati,, S.H., M.H. (2020) Pengaturan Pengakuan Kembali Kewarganegaraan Exile Berdasarkan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Studi Komparasi Hukum Nasional Indonesia Dengan India Dan China). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat topik Pengaturan Pengakuan Kembali Kewarganegaraan Exile Berdasarkan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya para mahasiswa ikatan dinas yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri pada tahun 1965 dicabut kewarganegaraannya secara sepihak oleh pemerintahan Orde Baru. Sehingga, mereka tidak dapat kembali lagi ke Indonesia dan menetap di negara lain karena tidak memiliki kewarganegaraan. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih belum melakukan suatu upaya guna melakukan pertanggung jawaban terhadap exile yang telah dilanggar hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana negara lain seperti India dan China mengatur pengakuan kembali kewarganegaraan diaspora ( exile merupakan bagian dari diaspora) berdasarkan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik? (2) Bagaimana seharusnya pengaturan pengakuan kembali kewarganegaraan exile agar sesuai dengan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendeketan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan tahapan identifikasi, analisa dan membandingkan, serta tahapan konklusi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang penulis angkat. Negara India dan China melalui kebijakannya telah berhasil memberdayakan warga diaspora maupun exile-nya tanpa menerapkan sistem dwi-kewarganegaraan. India dengan kebijakan Kartu OCI-nya dan Visa Khusus yang dipraktekkan oleh China dapat memberikan dampak positif bagi negaranya khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan Indonesia sendiri belum mengatur atau membuat suatu kebijakan mengenai warganya yang berstatus diaspora atau peraturan khusus mengenai exile 1965. Sebagai negara peserta Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Indonesia wajib melakukan ganti rugi dengan cara membuat kebijakan alternatif mengenai pengakuan kembali kewarganegaraan exile 1965. Dalam merancang kebijakan alternatif perlu adanya pemulihan beberapa hak untuk exile 1965 yang berdasarkan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Serta, kebijakan dari India dan China dapat dijadikan pedoman dalam merancang skema maupun substansi dari kebijakan alternatif pengakuan kembali kewarganegaraan exile 1965
English Abstract
In this thesis, the writer raised the Recognition of Exile Citizenship Acording to the International Covenant on Civil and Political Rights as the topic. The chosen theme is based on the existence of the students of official ties who studied abroad in 1965 were unilaterally revoked their citizenship by the New Order government. Thus, they have not been return to Indonesia and they settle in another country because they do not have citizenship. Even to this day, the Indonesian government still has not made an effort to take responsibility for exile whose rights have been violated as Indonesian citizens. According to these case, this study raises the formulation of the problem: (1) How do other countries such as India and China regulate the re-recognition of citizenship of the diaspora (exile is part of the diaspora) acording to the International Covenant on Civil and Political Rights? (2) How should be the arrangement for the re-recognition of exile citizenship to conform to the International Covenant on Civil and Political Rights? Then the writing of this paper used the normative juridical method with the comparative approach method, the statutory approach, and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials which were obtained by the author would be analyzed using the stages of identification, analysis and comparing, as well as the conclusions. As the result of the research with the method above, the writer gained the answer of the problem formulation of the problems that the writer raised. India and China through their policies have been successful empowering diaspora as well as exile without applying a dual citizenship system. India with its OCI (Overseas Citizenship of India) policy and China with its Special Visa can give positive impacts on the country, especially in the economic field. While Indonesia itself has not set or made a policy regarding its citizens with the status of the diaspora or special regulations on exile 1965. As a member country of the International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia is obliged to make compensation by making alternative policies regarding the recognition of the 1965 exile citizenship. In devising alternative policies, it is necessary to restore some rights to the 1965 exile according to the International Covenant on Civil and Political Rights. Also, the policies from other countries such as India and China can be utilized as guidelines devising scheme and substance of the alternative policies for the recognition of the 1965 exile citizenship
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010410 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 01:20 |
| Last Modified: | 20 Oct 2022 01:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195830 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Irfan Yusuf Rifqi (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |