Analisis Normatif Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Rahmawati, Liavita and Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H. and Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. (2020) Analisis Normatif Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdasarkan teori norma hukum berjenjang Hans Nawiansky, susunan atau hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu berkembang menjadi Norma fundamental Negara atau Staatsfundamentalnorm. Maka, dalam susunan hierarkis peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, letak Staatsfundamentalnorm dan Staatsgrundgesetz di dalamnya dirasa kurang tepat, adapun logika yang dibangun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menurut pendapat Prof. A. Hamid S. Attamimi maupun Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa definisi peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang ( formell gesetz) ke bawah. Sedangkan kedudukan Staatsfundamentalnorm dan Staatsgrundgesetz dalam Teori norma hukum berjenjang berada diatas formell gesetz (Undang-Undang). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum berdasarkan teori norma hukum berjenjang , selain itu disebutkan pula dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berarti norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, baik bentuk Staatsfundamentalnorm maupun Staatsgrundgesetz tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, dilain sisi keduanya pun memiliki tingkat hierarki norma yang berbeda oleh karena itu, memasukan bentuk Staatsfundamentalnorm maupun Staatsgrundgesetz ke dalam “jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan” yang disebutkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dianggap tidak tepat sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang. Selain itu apabila melihat konsep Hak Uji Materiil, apabila bentuk Staatsgrundgesetz dipaksakan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan maka tentu, harus diperhatikan konstitusionalitasnya, disebabkan bahwa suatu norma hukum/peraturan tidak bisa dilepaskan dari sifat pengujian terhadap norma yang mendasarinya baik melalui hak menguji formiil ( formale toetsingrecht), maupun hak menguji materiil ( materiele toetsingrecht). Sedangkan Staatsgrundgesetz merupakan norma tunggal dan mendasar dan pada Staatsfundamentalnorm hak menguji tidak dapat dilaksanakan karena Staatsfundamentalnorm merupakan norma tertinggi atau norma dasar. Sehingga kedudukan hierarki norma dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 perlu dilakukan peninjauan ulang dengan melakukan pemisahan kedudukan sesuai tingkatan norma yang ada

English Abstract

Based on the theory of the hierarchy norm of Hans Nawiansky, the structure or hierarchy of the norm system, the highest norm (the basic norm) develops into the fundamental norm of the State or the Staatsfundamentalnorm. Thus, in the hierarchical arrangement of laws and regulations in article 7 paragraph (1) of Statute No. 12 of 2011 concerning the establishment of statutory regulations, the location of the Staatsfundamentalnorm and Staatsgrundgesetz in it felt less precise, as for the logic built as described previously in the opinion of Prof. A. Hamid S. Attamimi and Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto, that the definition of statutory regulations is the whole hierarchical arrangement of legislation in the form of law (Formell Gesetz) down. While the position of the Staatsfundamentalnorm and Staatsgrundgesetz in the theory of hierarchy norms is above the Formell Gesetz (law). In Article 7 paragraph (1) of Statute No. 12 of 2011 mentions the type and hierarchy of statutory regulations, giving rise to the uncertainty of the law based on the theory of hierarchy norms, and also mentioned in article 3 paragraph (1) Statute No. 12 of 2011 that the UUD NRI 1945 is the Basic Law in the Statutory Regulations, which means the basic norm for the establishment of legislation which is a source of law for the establishment of statutory regulations under the UUD NRI 1945, Therefore, both the form of the Staatsfundamentalnorm and the Staatsgrundgesetz can not be classified into any type of statutory regulations, on the second side of the hierarchy has a different level of norms, therefore, include the form of the Staatsfundamentalnorm or Staatsgrundgesetz into "the type and hierarchy of statutory regulations" mentioned in article 7 paragraph (1) Statute No. 12 of 2011 is deemed to be inappropriate so that there is need to be review. Also, in addition to seeing the concept is related to reviews, if the form of the Staatsgrundgesetz is imposed as part of the statutory regulations, then, of course, must be considered in the constitutionally, because that a legal norm/regulation can not be released from the review characteristic of the underlying norm either through to test Formiil (Formale Toetsingrecht), nor to test material, While the Staatsgrundgesetz is a singular and fundamental norm and at the policy of the Staatsfundamentalnorm the test is unenforceable because the Staatsfundamentalnorm is the highest norm or basic norm. So that the position of the hierarchy of norms in article 7 paragraph (1) Statute No. 12 of 2011 need to be reviewed by doing the separation of the position according to the right level of norms

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010395
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	19 Oct 2022 01:43
Last Modified:	19 Oct 2022 01:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195801

Text (DALAM MASA EMBARGO) Liavita Rahmawati (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item