Tinjauan Atas Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Terhadap Jalur Pemandu Bagi Tunanetra Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang)

Nabila, Jihan Dewi and Dr. Istislam,, S.H., M.Hum. and Muhammad Dahlan,, S.H., M.H (2020) Tinjauan Atas Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Terhadap Jalur Pemandu Bagi Tunanetra Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 terhadap Jalur Pemandu Khusus Tunanetra di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian penerapan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak bagi penyandang disabilitas. Karya tulis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 berdasarkan standar perlindungan hak – hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan upaya yang harus diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan metode diatas, Pemerintahan Kota Malang belum memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang tidak pernah memperhatikan asas partisipasi dimana peran penting para penyandang tunanetra diabaikan. Oleh sebab itu, Pemerintahan Kota Malang perlu memperhatikan informasi serta saran – saran yang diberikan oleh penyandang tunanetra terkait kebutuhan mereka yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang

English Abstract

The purpose of this thesis is to analyze about implementation Regulation of the Minister of Public Works Number 30 Year 2006 are alredy cover the constitutional rights based on Law number 8 Year 2016 On People with Disabilities and Convention on the Rights of Persons with Disabilities and analyze the effort for Malang government to pay special attention to. This thesis using juridical sociology method and collected the data using interview, observation, and documentation technique. The data was processed using descriptive analysis technique, descriptive analysis is method to analyze object to determine the contents from convention, law and ministerial regulation which is made to be reference to solve the problem. The outcome of this thesis is the Malang government has not yet pay distinctive attention to the people with disabilities. In practice Malang government didn’t engage the person with disabilities or the person with disabilities institute to take part on tactile paving building. Malang government need to pay special attention on the recommendation from the people with disabilities and to communicate more towards them to meet their needs

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520010387
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 18 Oct 2022 06:48
Last Modified: 18 Oct 2022 06:48
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195789
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Jihan Dewi Nabila (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (4MB)

Actions (login required)

View Item View Item