Tanthowi, Imam and Lutfi Effendi,, S.H.M.Hum and Amelia Ayu P,, S.H.M.H (2020) Implementasi Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung Terkait Pembangunan Gudang (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan , Implementasi Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung Terkait Pembangunan Gudang, Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran izin mendirikan bangunan terkait pembangunan gudang oleh masyarakat Kabupaten Malang yang disebabkan oleh penolakan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sehingga masyarakat tersebut tetap menggunakan gudangnya tanpa memiliki izin. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 tahun 2018 tentang bangunan gedung terkait pembangunan gudang? (2) Apa hambatan yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dalam memberikan izin terhadap bangunan gedung yang melanggar Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 tahun 2018 tentang bangunan gedung? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yurudis sosiologis dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara mengambil masalah saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelanggaran terkait izin mendirikan bangunan gudang yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malang yang melanggar Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat terkait pentingnya izin mendirikan bangunan serta kurangnya ketegasan dari dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam menentibkan bangunan gudang yang tidak memiliki izin
English Abstract
n this thesis, the author raises the problem, Implementation of Article 9 Paragraph (2) Malang Regency Regulation Number 1 Year 2018 Concerning Buildings for Building Related to Warehouse Development, the choice of the theme is motivated by violations of building permits related to warehouse development by Malang Regency people. by the refusal of a permit from the Malang Regency Investment and One Stop Integrated Services Office so that the community continues to use its warehouse without permit. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of Article 9 paragraph (2) of Malang Regency Regulation No. 1 of 2018 concerning buildings related to warehouse construction? (2) What are the obstacles experienced by the Malang Regency's One-Stop Investment and Integrated Services Office in granting permits to buildings that violate Article 9 paragraph (2) of Malang Regency Regulation No. 1 of 2018 concerning buildings? Then the writing of this paper uses the empirical juridical method with the sociological jurudical research approach and case approach. Primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive analytical analysis techniques, namely a method of analyzing legal materials by taking a problem when the research is carried out, the results of the research are then processed and analyzed to draw conclusions. From the results of the research with the above method, the author obtained an answer to the existing problems that violations related to permits to build warehouse buildings carried out by the people of Malang Regency in violation of Article 9 Paragraph (2) of Malang Regency Regulation No. 1 of 2018 concerning Building Buildings due to lack of socialization the government towards the community related to the importance of building permits as well as the lack of firmness from the Malang District Civil Service Police Unit in removing warehouse buildings that do not have permits
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010383 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 18 Oct 2022 04:31 |
| Last Modified: | 18 Oct 2022 04:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195785 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Imam Tanthowi (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |