Rаntetoding, Gerаrie Аbrаhаm Tаndi and Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. (2020) Perlindungаn Hukum Terhаdаp Kreditor Аtаs Hаrtа Pаilit Yаng Berаdа Di Luаr Negeri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor atas harta pailit yang berada di luar negeri. Pemilihan isu ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum terdapat hal-hal yang mampu menangani permasalahan hukum tersebut, walaupun belum ramai di perbincangkan dan pada prakteknya di Indonesia juga masih belum banyak ditemui, namun melihat negara- negara yang lain yang sudah mempersiapkan memberikan pengakuan pada negara lain untuk dapat dilakukannya eksekusi terhadap harta pailit dari putusan pailit asing. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu; upaya hukum untuk dapat dilaksanakan putusan pailit terhadap harta debitor pailit yang berada di luar negeri dan perlindungan hukum terhadap kreditor atas hak tagih yang dimiliki dalam hal harta debitor pailit berada di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Kemudian untuk bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penulusuran internet. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal sehingga dapat menjawab permasalahan hukum tersebut. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini di indonesia memang belum ada peraturan perundang-undangan yang konkret terkait adanya pengakuan untuk dapat melaksanakan putusan pailit asing maupun melaksanakan putusan pailit indonesia diluar yurisdiksi indonesia. Sehingga solusinya ialah mengajukan perdamaian (Homologasi) antar para pihak sehingga debitor dapat melunasi hutang-hutangnya, ataupun apabila debitor sudah dinyatakan pailit, para pihak dapat mengajukan kasasi ataupun peninjauan kembali dengan tujuan debitor masih memiliki kekuasaan atas harta benda miliknya untuk melanjutkan usaha serta melunasi hutang-hutangnya. Kemudian pada rumusan masalah yang kedua terkait perlindungan hukum terhadap kreditor ini bisa saja didapatkan apabila pemerintah mengambil tindakan untuk memperbaharui Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dengan mengadopsi dari Model Law on Cross Border Insolvency yang dibuat oleh UNCITRAL, bisa juga dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain dan juga bisa dengan mengikuti konvensi-konvensi yang sudah ada
English Abstract
n this thesis, the author analyzes the legal protection of creditors for bankcrupt assets Located abroad. The author choose this issue because there is none of the regulations legislation of Indonesia can handle this issue, even on Regulation No. 37 of 2004 regarding to Bankcruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. Even though it has not been widely discussed and in Indonesia is also still not widely found, but seeing the other countries that have prepared to give recognition to other countries for the excecution from foreign bankcruptcy decision. Based on this background, the author raised 2 (two) problems that is; legal remedy to be able to implement a bankcrupt decision on the assetst of the bankcrupt debtor being abroad and legal protection of creditors for their claim rights in the case of bankcrupt debtor assets that are abroad. To answer the legal issue, the author used normative legal research and used the statue approach and comparative approach. Then for the legal material related to the issue, the author obtained through library research and internet research. Then the author analyzed that legal material used grammatical interpretation to answer these legal issue. Based on the discussion it can be concluded that for now in indonesia indeed there are no concrete laws and regulations that related to the recognition the foreign bankcruptcy decisions and also to implement Indonesian bankcruptcy decision outside Indonesian jurisdiction. So to solve that issue is the creditors and the debtor need to submit Homologation Agreement between the parties, so that debtors can pay off his debts, or if the debtor has been declared as a bankcrupt debtor, the parties may submit an cassation or the reconsideration with the aim of the bankcrupt debtor sill has power over his assets to continue the business and pay off the debts. Then the answer of the second formulation of the problem can be concluded if the government is taking action to renew the Bankcruptcy Act of Indonesia, by adopting the Model Law created by UNCITRAL, can also be with bilateral and multilateral insolvency agreement with other countries and can also follow the existing conventions
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010375 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 18 Oct 2022 02:00 |
| Last Modified: | 18 Oct 2022 02:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195774 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Gerarie Abraham Tandi Rantetoding (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |