Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/Lh/2018/Pn.Plg)

Kusuma, Febri Fitra and Prof. Dr. I NYOMAN NURJAYA,, S.H., M.S. and 195707171984031002, S.H., M.S (2020) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/Lh/2018/Pn.Plg). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembalakan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pembalakan liar dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi pada Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pembalakan liar dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ? (2) Apa pertimbangan hakim dalam memvonis korporasi terhadap putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknis interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif-alternatif, yang artinya hakim dapat menjatuhi pidana kepada : 1) pengurus saja, 2) korporasi saja, dan 3) pengurus dan korporasi. Namun, harus terdapat parameter dalam kondisi bagaimana hakim menjatuhkan pidana kepada pengurus, korporasi, dan keduanya. Parameter tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya kepada vi pengurus saja ketika tindakan dari pengurus tersebut mengatasnamakan korporasi, namun kewenangan tersebut keluar dari kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar korporasi. Kedua, Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasinya saja ketika korporasi tersebut melakukan tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban mutlak. Ketiga, Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada pengurus dan korporasi dengan melihat parameter yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam perkara aquo adalah dengan menggunakan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Selain itu dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu agar tindak pidana serupa tidak diulangi oleh korporasi PD RATU CANTIK dan tidak ditiru oleh korporasi atau badan usaha yang lain.

English Abstract

n this research, author examines the issue of corporate criminal responsibility in criminal acts of illegal logging. This research aims to determine the corporate criminal responsibility in criminal acts of illegal logging in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and to determine the judge's considerations in imposing criminal sanctions on corporations in Decision Number 150 / Pid.B / LH / 2018 /PN.Plg. Based on the above, this research raises the formulation of the problem: (1) What is the criminal responsibility for corporations that commit illegal logging in Law Number 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (2) What are the judges' considerations in convicting a corporation against the decision Number 150 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Plg Then this research uses the normative juridical method with the statute approach and case approach. Primary and secondary legal materials obtained by the writer will be analyzed using systematic interpretation. From the results of the research, it can be concluded that criminal liability towards corporations in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is cumulative-alternative, which means that judges can infringe crimes on: 1) management only, 2) corporation only, and 3 ) management and corporation. However, there must be parameters in terms of how judges impose penalties on management, corporations, and both. These parameters are as follows. First, the Judge can impose a penalty only on the management when the actions of the management are in the name of the corporation, but the authority is outside the authority set out in the articles of association of the corporation. Second, the Judge viii can impose a penalty against the corporation only when the corporation commits a crime that can be held absolute liability. Third, the Judge can impose a penalty on the management and corporation by looking at the parameters listed in Article 4 paragraph (2) Perma Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. Then the judge's consideration in determining corporate misconduct in that case is to use Article 4 paragraph (2) Perma Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. In addition, in imposing penalties on corporations, judges also consider the sociological aspects namely so that similar criminal acts are not repeated by the PD RATU CANTIK corporation and are not imitated by other corporations or business entities.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010364
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	17 Oct 2022 03:44
Last Modified:	17 Oct 2022 03:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195743

Text (DALAM MASA EMBARGO) Febri Fitra Kusuma (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item