Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.B/2015/Pn.Pkj Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87/Pid.B/2015/Pn.Pkj)

Zakkiyah, Eli and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum and Fines Fatimah,, S.H., M.H (2020) Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.B/2015/Pn.Pkj Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87/Pid.B/2015/Pn.Pkj). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat putusan pengadilan negeri pangkajene putusan tersebut menunjukkan bahwa adanya pro-kontra atau perbedaan pandangan terhadap majelis hakim dan penuntut umum dalam melihat kasus ini. Dalam putusannya, hakim melihat perkara ini sebagai suatu tindak pidana tunggal yang terjadi yaitu tindak pidana pembunuhan karena tindak pidana pencurian yang terjadi tidak dapat dibuktikan secara jelas dengan kurangnya bukti atau fakta-fakta yang menguatkan terpenuhinya unsur-unsur pada tindak pidana pencurian. Esensi dari perbuatan mencuri adalah harus dibuktikan ada perbuatan “mengambil” barang dengan maksud untuk memiliki sebagian atau seluruhnya. Dalam konteks ini, tidak ada keterangan yang menguatkan bagaimana proses berpindahnya atau beralihnya barang milik korban, apakah secara melawan hukum atau tidak. Sedangkan penuntut umum melihat hal ini secara berbeda. Penuntut umum meyakini bahwa telah terjadi dua tindak pidana. Maka dari itu, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 339 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang didahului, diikuti, atau disertai dengan tindak pidana lain. Tetapi, majelis hakim memiliki pandangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu mengabulkan dakwaan subsidair dari penuntut umum yaitu Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pembunuhan biasa. Berdasarkan hal diatas, penulis mengangkat rumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Realitas pertimbangan hakim dalam kasus putusan PN 87/Pid.B/2015/PN.Pkj ? 2. Analisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam putusan PN 87/Pid.B/2015/PN.Pkj ? 3. Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam putusan PN 87/Pid.B/2015/PN.Pkj ? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitan Hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, sekunder dan tersier. Adapun kesimpulan singkat dari penelitian ini adalah : 1. Menurut penulis, hanya dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 338 KUHP berupa pembunuhan yang dapat dinyatakan terbukti. Sedangkan jika diperhatikan dengan cermat, seharusnya unsur-unsur di dalam tindak pidana pencurian juga harus dibuktikan di persidangan, seperti bagaimana yang dibuktikan oleh para saksi, karena kasus ini terdapat dua tindak pidana yang terdiri atas dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian. 2. Barang milik korban memang berada di tangan v terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa , akan tetapi tidak dapat dibuktikan bagaimana proses berpindahnya atau beralihnya barang milik korban tersebut apakah secara melawan hukum dalam hal ini terdakwa mencuri atau tidak melawan hukum dalam hal ini mungkin saja sebelumnya terjadi hubungan perjanjian tentang pinjam meminjam barang diantara kedua. Hal inilah yang menyebabkan unsur pencurian dalam perkara ini menjadi buram (tidak jelas) karena unsur “mengambil” barang oleh pelaku tidak dapat dibuktikan.

English Abstract

In this thesis the author raises the decision of the District court Pangkajene the ruling suggests that the existence of pro-cons or differences of view to the Tribunal judges and the public prosecutor in seeing the case. In its verdict, the judge sees this as a single criminal offence occurring as a criminal offence due to a criminal offense that occurs cannot be clearly proven by the lack of evidence or corroborating facts. The elements on theft crimes. The essence of the act of stealing is to prove there is an act of "taking" the goods with the intent to have it partially or completely. In this context, there is no further information on how the process of moving or having the victim's belongings, whether against the law or not. While the public prosecutor sees this differently. The public prosecutor believes that there have been two criminal acts. Therefore, the public prosecutor is accused of the defendant with article 339 of the criminal CODE, which explains that criminal acts of murder were preceded, followed, or accompanied by other criminal acts. However, the judges have an independent view of the ruling on the defendant to grant a subsidair indictment of the public Prosecutor, article 338 of the criminal CODE, which is a regular murder crime. Based on the above, the author raises the issue of the research problem is: 1. The reality of the judge's consideration in the case of the verdict PN 87/PID. B/2015/PN. PKJ? 2. Analysis of the implementation of material criminal law against criminal acts of murder and theft in the verdict of PN 87/PID. B/2015/PN. PKJ? 3. Analysis of the judges ' consideration of the criminal acts of murder and theft in the verdict PN 87/PID. B/2015/PN. PKJ? The research methods used are normative law research or doctrinal law studies, also known as library research or document studies, because this research is conducted or addressed only to regulations that Written or other legal materials. The data types used are primary, secondary, and tertiary data types. The brief conclusion of this study is: 1. According to the author, only the first charge of the Subsidair is Article 338 CRIMINAL code in the form of murder that can be declared proved. Whereas if carefully observed, the elements in the criminal acts of theft must also be proved in the trial, such as how evidenced by the witnesses, because this case there are two criminal acts consisting of two acts Murder and theft. 2. The victim's goods are in the hands of the defendant or in the possession of the defendant, but can not be proved how the process of moving or possession of the victim's goods are against the law in this case the defendant stole or Not against the law in this case it may have been a treaty relationship with borrowing borrowed between the two items. This is what causes the theft element in this case to be blurred (not obvious) because the element "picking up" the goods by the perpetrator cannot be proven

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520010360
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 17 Oct 2022 03:00
Last Modified: 17 Oct 2022 03:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195732
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Eli Zakkiyah (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item