Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Perusahaan Holding Company Badan Usaha Milik Negara Apabila Mengalami Kerugian Dalam Rangka Pemenuhan Asas Kepastian Hukum (Analisis Yuridis Berdasarkan Pasal 2a Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas)

Karunia, Dinar and Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H., M.H. and Dr. Dewi Cahyandari,, S.H., M.H. (2020) Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Perusahaan Holding Company Badan Usaha Milik Negara Apabila Mengalami Kerugian Dalam Rangka Pemenuhan Asas Kepastian Hukum (Analisis Yuridis Berdasarkan Pasal 2a Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan dalam rangka pemenuhan asas kepastian hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap anak perusahaan holding company apabila mengalami kerugian keuangan negara yang didasarkan pada analisis yuridis Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan analitis. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis peraturan perundang – undangan, intrepretasi gramatikal, dan intrepretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam hal kedudukan hukum anak perusahaan holding company BUMN tetap dianggap sebagai BUMN sedangkan dalam hal tanggung jawab pemerintah, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap aspek keuangan yang ada di dalam anak perusahaan holding company BUMN sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan representasi rakyat.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010355
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab Pemerintah, Holding company BUMN, Anak Perusahaan Holding company BUMN, Kerugian Keuangan Negara, Asas Kepastian Hukum,
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	14 Oct 2022 07:08
Last Modified:	14 Oct 2022 07:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195703

Text (DALAM MASA EMBARGO) Dinar Karunia (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item