Tinjauan Yuridis Pada Pengaturan Pelarangan Impor Limbah Ke Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri)

Octavianto, Danang Yudha and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya.,, S.H, M.H and Dr. Bambang Sugiri,, S.H, M.Hum (2020) Tinjauan Yuridis Pada Pengaturan Pelarangan Impor Limbah Ke Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Pelarangan Impor Limbah ke Indonesia. Pemilihan tema tersebut karena adanya kekaburan terhadap norma pelarangan impor limbah pada pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat menjadi PPLH). Sehingga melahirkan suatu konflik norma antara Pasal 69 Ayat 1 Huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang melarang setiap orang untuk memasukan limbah dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah lingkungan hidup Negara Republik Indonesia dengan Pasal 2 Ayat 1 Permendag No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri yang memperbolehkan impor limbah non B3 sebagai bahan Baku Industri. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa Rasio Legis dari pengaturan larangan impor limbah ke Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat 1 Huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH? (2) Mengapa Permendag No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri memperbolehkan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri? (3) Ketentuan norma manakah yang diberlakukan apabila terjadi konflik norma antara Pasal 69 Ayat 1 Huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dengan Pasal 2 Ayat 1 Permendag No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis menemukan jawaban atas rumusan masalah bahwa Ratio Legis Pasal 69 Ayat 1 Huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH memperhatikan serta mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau lingkungan hidup di Indonesia. Sedangkan dasar pertimbangan pengaturan impor limbah non B3 pada Permendag No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Industri adalah : 1) sebagai pemenuhan bahan baku industri; 2) ketersediaan bahan baku industri tidak sepenuhnya diperoleh di dalam negeri; 3) perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang impor limbah non B3; 4) menjaga komitmen Indonesia terhadap Konvensi Basel; 5) menjaga limbah non B3 tidak terkontaminasi limbah B3 dan tidak bercampur sampah. Penyelesaian konflik norma ini diselesaikan dengan asas Lex Superiori Derograt Legi Inferiori sehingga kedudukan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dapat mengesampingkan Permendag No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri

English Abstract

In this thesis, the author take the problem of prohibition of import waste management to Indonesia. Reason to choice of this theme is due to the blurring of waste in the norm of importation of waste on Settings of Protection and Environmental Management (abbreviated to SOPEM). Thus bearing a conflict of norms between article 69 paragraph 1 letter c Act Number 32 year 2009 about SOPEM that prohibits everyone from entering waste from outside the territory of the Republic of Indonesia into the environment territory of the Republic of Indonesia with article 2 paragraph 1 on Trade Ministry Rules Number 84 year 2019 about the terms of import of waste non hazardous materials and toxic as industrial raw material that allows the import of non hazardous materials waste as industrial raw materials. This thesis lifted the problem: (1) What is the legal ratio of the prohibition of import of waste to Indonesia as stipulated in article 69 paragraph 1 letter c Act Number 32 year 2009 about SOPEM? (2) Why Trade Ministry Rules Number 84 year 2019 on terms of import of waste non hazardous and toxic materials as industrial raw materials allow the import of non hazardous waste as the raw material of the industry? (3) The provisions of the norm which shall be enforced in the case of the norms conflict between article 69 paragraph 1 letter c Act Number 32 year 2009 about SOPEM with article 2 paragraph 1 trade ministry rules Number 84 year 2019 on the terms of import waste non hazardous materials and toxic as industrial raw material? The writing of this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach, and a conceptual approach. Acquired legal materials are analyzed using descriptive analytical techniques based on deductive logic with grammatically and systematic interpretation. From the results of the study with the method, the author found the answer to the problem of the matter that the legal ratio article 69 paragraph 1 letter c Act Number 32 year 2009 about SOPEM consider and considering environmental protection in the State of the Republic of Indonesia as a sovereign country to prevent the occurrence of pollution and or environment in Indonesia. Meanwhile, the basic consideration for setting non hazardous waste import on Trade Ministry Rules Number 84 year 2019 about import waste non hazardous material and toxic as industrial material : 1) as fulfillment of industrial raw materials; 2) availability of industrial raw materials is not fully obtained in the country; 3) need further arrangement of non hazardous materials waste imports; 4) Maintain Indonesia's commitment to the Basel Convention; 5) Keep non hazardous materials waste not contaminated hazardous materials waste and do not mix garbage. Resolution of the conflict of norms was resolved by the principle of Lex Superiori Derograt Legi Inferiori so that the position of Act Number 32 Year 2009 on SOPEM may ignore Trade Ministry Rules Number 84 Year 2019 on the provisions for import waste non hazardous materials and toxic as industrial raw materials

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520010351
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 14 Oct 2022 02:01
Last Modified: 14 Oct 2022 02:01
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195668
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Danang Yudha Octavianto (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (8MB)

Actions (login required)

View Item View Item