Widhiarindra, Claudia Rachma and Dr. Prija Djatmika,, S.H., M.S and Fines Fatimah,, S.H., M.H. (2020) Penerapan Pasal 36 Ayat (5) Undang-Undang Penyiaran Bagi Pelaku Seni Yang Melanggar Nilai-Nilai Etika Pada Media Pertelevisian Indonesia (Studi Di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengankat permasalahan Teknologi yang semakin maju, menjadikan kehidupan tanpa batas. Layar televisi selalu dipenuhi dengan program atau acara-acara televisi, dipenuhi oleh ragam industri hiburan yang beragam. Tentu hukum memiliki peran, sebagai mengatur tata perilaku, etika, hingga standar hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hukum mengambil perannya sebagai pelindung bagi masyarakat, hal tersebut terlihat dalam keberadaan pasal 36 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang mengatur larangan isi siaran: 1. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; 2. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau 3. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Terhadap penerapan pasal tersebut, dilengkapi dengan unsur paksaan, yang mengatur tentang sanksi, yakni sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 57 Huruf D UU Penyiaran. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan praktik, lantara jarang sekali ditegakkannya aturan tersebut. Atas hal tersebut, Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran bagi pelaku seni yang melanggar nilai-nilai etika pada media pertelevisian Indonesia ? 2. Apa hambatan dalam penerapan pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran bagi pelaku seni yang melanggar nilai-nilai etika pada media pertelevisian Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris atau dengan kata lain yaitu penelitian hukum sosiologis yang disebut dengan penelitian di lapangan, penelitian ini dilaksanakan di Komisi Penyiaran viii Indonesia Pusat yang terletak di Kota Jakarta. Jenis data yang digunakan, adalah jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer di dapatkan melalui penelusuran lapangan dengan wawancara. Adapun jenis data sekunder, merujuk kepada UU Penyiaran. Adapun kesimpulan singkat dari penelitian ini adalah: 1. Penerapan pasal 36 ayat (5) dilakukan melalui pengawasan internal (oleh analis) dan eksternal (masyarakat). Terhadap sebuah dugaan pelanggaran, dilakukan tiga tahap analisa, yakni pemilihan pasal, dampak, dan riwayat pelaku. Setelah itu, dilakukan koordinasi kepada Pemerintah melalui kementrian/lembaga yang bertanggung jawab. 2. Hambatan dalam penerapan pasal tersebut, adalah UU Penyiaran yang tidak memadai karena KPI tidak dapat memberikan sanksi/menjerah para pelaku seni, hanya terbatas pada lembaga penyiaran, bukan pelaku seni. Ditambah lagi koordinasi antar lembaga yang membuka standar ganda dalam penerapan pasal tersebut, sehingga menjadi hambatan penerapannya.
English Abstract
In this thesis, the author Is in an increasingly advanced technological problem, making life indefinitely. Television screens are always filled with programs or television shows, filled with a variety of entertainment industries. Of course the law has a role, as it regulates manners, ethics, up to entertainment standards that can be accessed by the wider community. The law takes its role as a protector for society, it is seen in the existence of article 36 paragraph (5) of law number 32 year 2002 concerning broadcasting, which governs the prohibition of broadcast content: 1. Defamatory, inciting, misleading and/or lying; 2. Accentuate elements of violence, obscene, gambling, narcotic abuse and illegal drugs; or 3. Ethnic, religious, racial, and Intergroup. Against the application of the article, is equipped with an element of compulsion, which governs sanctions, namely criminal sanctions as stipulated in article 57 letter D of THE Broadcasting Act. In its development, there is a problem of practice, because it is rarely defined by the rules. For that matter, Based on the above, this paper raised the issue of the problem in this research is: 1. How is the application of article 36 paragraph (5) of the Broadcasting law for art actors that violate ethical values in Indonesian television media? 2. What are the obstacles in thr application of article 36 paragrapgh (5) of the broadcasting law for art actors that violate ethical values in Indonesia television media? To answer the question, the research method used is empirical law research or in other words, sociological law research called by research in the field, the research was conducted in the Broadcasting Commission Indonesia Center located in the city of Jakarta. The type of data used, is the primary and secondary data type. The primary x data type is get through field search with interviews. The type of secondary data, referring to the broadcasting ACT. The brief conclusion of this study are: 1. Application of Article 36 (5) is done through internal supervision (by the analyst) and external (community). Against an alleged violation, three stages of analysis, namely the selection of chapters, impact, and the history of the offender. After that, the coordination of the Government through the ministries / agencies responsible. 2. Barriers to the application of the article, is the Broadcasting Act are inadequate because KPI can not sanction / surrender the artists, is confined to the broadcasters, not performers. Plus the inter-agency coordination open double standards in the application of the article, so that a barrier application
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010349 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Oct 2022 01:44 |
| Last Modified: | 14 Oct 2022 01:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195660 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Claudia Rachma Widhiarindra (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |