Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kediri Dan Kota Malang

Rehardian, Alvin and Dr. Setiawan Noerdajasakti,, S.H., M.H. and Mufatikhatul Farikhah,, S.H., M.H (2020) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kediri Dan Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang pada penelitian ini adalah dengan adanya perkembangan hukum banyak pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota mencantumkan sanksi pidana dalam produk hukum yang dibuat salah satunya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menegakan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji sejauh mana kewenangan dan bagaimana cara menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini ingin mengkaji tentang bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan sanksi pidana dalam peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan sanksi pidana dalam peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Dalam penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian sosiolegal dengan metode pendekatan hukum kualitatif sosiolegal. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan Teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan Kota Malang telah menjalankan peran yang dimiliki berdasarkan teori peran yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP telah melakukan hak dan kewajiban sebagaimana norma yang berlaku di Masyarakat serta bertindak sesuai Standar Operasional Prosedur. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan secara non yustisi dan penindakan secara yustisi. Penindakan secara non yustisi dilakukan dengan melakukan penertiban, pembinaan, dan memberikan surat peringatan kepada pelanggar. Sedangkan penindakan secara yustisi dilakukan dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Dalam menjalankan kewenangan menegakan peraturan daerah terdapat beberapa hambatan yuridis maupun non yuridis. Hambatan yuridis yang dialami karena perkara yang dihadapi merupakan tindak pidana ringan maka penyidik pegawai negeri sipil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan kemudian penyidik pegawai negeri sipil tidak memiliki cukup waktu yang lama untuk mempersiapkan perkara. Hambatan non yuridis yang dialami yaitu adanya tekanan pihak ketiga, minimnya kerjasama masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan minimnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku. Untuk mengatasi hambatan tersebut indakan yang dilakukan adalah pembinaan kepada masyarakat,bekerjasama dengan tokoh masyarakat,dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan koordinasi dengan penyidik Polri

English Abstract

As law progresses, local government, regents, and mayors add criminal sanction to legal product like local government that governs street vendors. Civil Service Police Unit has an authority to enforce the local regulation. According to Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Unit, criminal sanction in line with the local regulation is enforced by Civil Service Police Unit that holds a qualification as enquirers in their position as civil servants. This research is aimed to study to what extent the authority is held by the police unit and how the authority is performed by the police unit serving as enquirers. This research studies the role of the Civil Service Police Unit as enquirers to help enforce criminal sanction in line with local regulation governing street vendors and barriers faced by the police unit in enforcing the criminal sanction in local regulation governing street vendor. This research employed socio-legal method and socio-legal qualitative method. The research data was taken from both primary and secondary materials which were further analysed by means of qualitative-descriptive technique. The research concludes that the Civil Service Police Unit of the Regency of Kediri and Malang city have executed their role according to the theory of role explained by Soerjono Soekanto. The enquiry as part of Civil Service Police Unit has performed the task according to right and obligation in line with the norm in place in the society and based on Standard Operational Procedure. The police unit is authorised to take action in either non-judicial or judicial way, in which the former involves setting order, training, and issuing warning to those violating the rule, while the judicial way involves bringing the case to court. Implementing this sanction also involves both juridical and non-juridical impeding factors, and the juridical factor involves the condition in which the police unit does not have any authority to arrest the culprit since this is considered as a non-serious criminal offense. Moreover, there is not enough time to be prepared by the police unit for this case. The non-juridical impeding factor involves the pressure coming from the third party, lack of coordination between the police unit and the members of public, and lack of public awareness of the local regulation in place. To tackle all these issues, training given to the public, and coordination with public figures, coordination with related organisations, and coordination with enquirers from Indonesian National Police are required.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010336
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	13 Oct 2022 02:08
Last Modified:	13 Oct 2022 02:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195626

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Alvin rehardian (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (3MB)

Actions (login required)

View Item