Azizah, Alifi and Fines Fatimah,, S.H., M.S. and Fines Fatimah,, S.H., M.H. (2020) Analisis Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terkait Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Anak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis melakukan Analisis Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pilihan tema tersebut di latar belakangi oleh pemberian Grasi oleh Presiden terhadap (Neil Banthleman) terpidana kasus kekerasan seksual anak yang merupakan kejahatan serius. Pemberian grasi diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 14 Ayat (1) yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berisikan pengertian grasi, ruang lingkup serta tata cara penyelesaian grasi. Namun tidak mengatur mengenai kriteria ideal pembatasan pemberian grasi atas kasus-kasus tertentu yang menyentuh rasa keadilan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah urgensi pemberian grasi terhadap terpidana kekerasan seksual anak dalam sistem peradilan pidana? (2) dan Apa kriteria ideal dalam pemberian grasi oleh presiden terhadap terpidana kekerasan seksual anak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah penelitian yang didapat melalui metode studi kepustakaan. Untuk teknik analisis hukum, penulis menggunakan penafsiran sistematis yang dilakukan dengan menghubungkan pasal anatara satu dengan yang lainnya, baik dalam satu undang-undang atau undang-undang lain. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan penalaran deduktif. Setelah seluruh bahan hukum yang dapat mendukung penelitian ini berhasil dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis sehingga didapat solusi hukum yang tepat. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni pemberian grasi oleh Presiden bersifat progratif dan tidak melanggar Sistem Peradilan Pidana. Namun, seharusnya tidak menciderai nilai-nilai keadilan serta Hak Asasi Manusia, terutama korban. Pemberian grasi seharusnya juga tidak menyalahi komitmen pemerintah untuk memberantas kejahatan serius dan kejahatan luar biasa, guna memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak lagi dilakukan oleh masyarakat umum. Sehingga perlu adanya rumusan kriteria ideal pemberian grasi diantaranya dibatasi atas kasus kejahatan serius dan kejahatan luar biasa.
English Abstract
In this thesis, the author analyzes article 4 paragraph (1) of law No. 22 of 2002 about clemency. The theme is in the background by the granting of clemency by the President against a convicted child sexual abuse case (Neil Banthleman) which is a serious crime. The granting of clemency is governed by the CONSTITUTION of NRI 1945 article 14 paragraph (1) which is implemented in the Law No. 22 of 2002 about the clemency and Law No. 5 of 2010 amendment to Law No. 22 of 2002 about the clemency which contains the definition of clemency, scope and the ordinance of clemency. However, it does not regulate the criteria for the ideal granting of clemency restrictions on certain cases that touch the sense of justice. Based on this case, this paper raises the problem: (1) What is the urgency to give clemency to a convicted child sexual abuse in the criminal justice system?; and (2) What are the ideal criteria in granting clemency by the President against the convicted child sexual abuse based on existing regulation? Then the author of this paper applies with a normative-juridical method using statue approach, comparative approach and case approach. The type of legal material used in this study consists of primary, secondary and tertiary. The research technique of the legal material used is research through the literature study method. For the legal analysis technique, the author applies systematic interpretation done by linking the article to one another, either in one statute or other law. Besides, in this research authors apply deductive reasoning. After all the legal materials that can support the research was successfully gathered, then the acquired legal materials are inventoried, classified, and analyzed so that the right legal solution is obtained. From the research with the above method, the authors get the answer to the issue that the granting of clemency by the president is prerogative and does not violate the criminal justice system. However, it should not be to identify the values of justice and human rights, especially to the victims. The granting of clemency should not contravene with the Government's commitment to eradicate serious crimes and extraordinary crimes, to provide a deterrent effect to the perpetrators and no longer done by the general public. So it is necessary to have the ideal criteria formulation of clemency which is limited to the case of serious crimes and extraordinary crimes
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010335 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 13 Oct 2022 01:39 |
| Last Modified: | 13 Oct 2022 02:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195623 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Alifi Azizah (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |