Hibatullah, Akhdan Khofidh and Ngesti Dwi Prasetyo,, S.H.,M.H. and Muhammad Dahlan,, S.H.,M.H (2020) Analisis Pengaturan Quick Count Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Nomor 10 Tahun 2018 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Prinsip Keterbukaan & Akuntabilitas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk atas keterjaminan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi. Namun Permasalah Quick Count mulai terjadi setelah Pemilu Presiden 2019 dikarenakan di ajukannya tuntutan KAMAHK (Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi) tuntutan yang berisi bahwa menuntut 6 lembaga survei. Dilainsisi dalam regulasi yang membahas terkait dengan partisipasi masyarakat tidak mengatur norma atas tanggung jawab pihak lembaga penghitungan cepat (Quick Count) menyebabkan lembaga tidak merasa bertanggung jawab akan hasil yang ia berikan, apabila hal tersebut meresahkan masyarakat negara tidak mempunyai hak untut menuntut lembaga penghitung cepat akan hasil yang dikeluarkan. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan 2 pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan kasus, penulis berusaha menjawab beberapa permasalahan yaitu Bagaimana analisis terhadap pengaturan Quick Count oleh lembaga survei dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dan Bagaimana pengaturan terkait Quick Count yang sesuai dengan prinsip transparan & akuntabilitas. Hasil pada rumusan pertama terdapat beberapa kesimpulan diantaranya 3 (tiga) poin yang kurang diatur dalam PKPU. Pertama, skema Monitoring dan pengecekatn dokumentasi Rencana Jadwal dan Lokasi Survei; Kedua, Pertanggungjawaban, sanksi, dan evaluasi atas ketidak lengkapan/ kekaburan/ kesalahan/ ketidak jelasan laporan Hasil; Ketiga, Sanksi dan pertanggung jawaban atas hasil survei (klarifikasi). Terkait dengan prisip transparan dan akuntabilitas dapat dilihat pada arah politik hukum baik dalam kerangka norma maupun Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa fokus atas poin-poin transparansi dan akuntabilitas yang disebutkan dalam ix telaah sebelumnya dapat dilakukan melalui penambahan sumbtansi dalam PKPU kedepannya. Adapaun penambahan subtansi tersebut dapat berupa: pertama, Skema Monitoring dan pengecekatn dokumentasi Rencana Jadwal dan Lokasi Survei; kedua, Pertanggungjawaban, sanksi, dan evaluasi atas ketidaklengkapan/ kekaburan/ kesalahan/ ketidakjelasan laporan Hasil; ketiga, Sanksi dan pertanggungjawaban atas hasil survei (klarifikasi).
English Abstract
In general, elections are born from the conceptions and big ideas of democracy, which means that they refer to the guarantee of people's freedom to participate. However, the Quick Count problem began after the 2019 Presidential Election due to the filing of the KAMAHK (Coalition for Anti Hoaks and Corruption Activist) Coalition which contained demands for 6 survey institutions. Dissertained in the regulation which deals with community participation, does not regulate the norms for the responsibility of the Quick Count institution causing the institution not to feel responsible for the results it provides, if it is unsettling, the state does not have the right to demand that the fast counters results issued. Through normative juridical research methods and 2 approaches namely conceptual and case approaches, the author tries to answer several problems namely How to analyze the Quick Count arrangements by survey agencies in the Election Commission Regulation. And How are the arrangements related to Quick Count in accordance with the principles of transparency & accountability. The results in the first formulation there are several conclusions including 3 (three) points that are less regulated in PKPU. First, the Monitoring scheme and checking of the Survey Schedule and Location Plan documentation; Second, responsibility, sanctions, and evaluation of incompleteness / obscurity / error / unclearness of the report. Third, sanctions and accountability for the results of the survey (clarification). Related to the transparent principle and accountability can be seen in the direction of legal politics both within the norm framework and the Constitutional Court Decision. That the focus on the points of transparency and accountability mentioned in the previous study can be done through adding a contribution to xi PKPU going forward. The additional substances can be in the form of: first, a Monitoring Scheme and checking of the Survey Plan and Location Plan documentation; second, Accountability, sanctions, and evaluation for the incompleteness / obscurity / error / obscurity of the Report of Results; third, sanctions and accountability for survey results (clarification
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010333 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Oct 2022 06:26 |
| Last Modified: | 12 Oct 2022 06:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195617 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Akhdan Khofidh Hibatullah (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |