Upaya Badan Kepegawaian Daerah Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 229 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri)

Wicaksana, Nugradenta Wisnu and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum and Agus Yulianto,, S.H.,M.H (2020) Upaya Badan Kepegawaian Daerah Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 229 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan kedisplinan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintahan Indonesia, permasalahan tersebut antara lain yaitu besarnya jumlah PNS Daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, serta kesalahan penempatan dan ketidak jelasan jalur karier yang dapat ditempuh Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tentunya akan berdampak munculnya berbagai pelanggaran terhadap peraturan disiplin, yang mana menyebabkan roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan menjadi buruknya citra pegawai negeri sipil dan pemeritah daerah di masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan sesuai yang diamanatkan oleh pasal 229 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan tersebut dimaksudkan agar Instansi pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah harus berupaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil agar program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat oleh Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam hal ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai: 1) Bagaimana Upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan kedisiplinan Pegaawai Negeri Sipil dikabupaten kediri berdasarkan pasal 229 ayat 2 peraturan pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil ? Dan; 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh badan kepegawaian daerah dan bagaimana solusinya dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil di kabupaten kediri ? xii Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik memperoleh data penelitian dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, dan responden dari penelitian ini yang digunakan oleh penulis agar dapat menjawab permasalahan yang ada adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Kepala bidang pengembangan dan kesejahteraan pegawai. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah berdasarkan data yang sudah diperoleh, baik itu data primer, sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, dijelaskan secara deskriptif dengan menggambarkan dan menguraikan terkait pokok materi permasalahan yang dibahas penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Upaya Badan Kepegawaian Daerah Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 229 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri) telah terlaksana dan terimplementasikan kedalam setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten kediri oleh badan kepegawaian daerah kabupaten kediri sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam penerapannya, masih banyak terdapat hambatan yaitu pelanggaran dan penyimpangan diatas yang membuat aturan tersebut tidak dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam pembentukan aturan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh BKD dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, antara lain : 1) Pembinaan : dilakukan dengan cara adanya kegiatan agenda tahunan oleh BKD yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional sebagai narasumber, dan SKPD Kabupaten Kediri, atau dilakukan sendiri oleh BKD Kabupaten Kediri, 2) Sosialiasi : dilakukan ketika terdapat Peraturan, atau Kebijakan baru mengenai Kepegawaian maupun tugas dan fungsi di setiap PNS yang berada di SKPD, 3) finger print : Pemerintah daerah Kabupaten kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah sudah menerapkan fingerprint sebagai alat absensi elektronik dan sudah berjalan sejak awal tahun 2016 meskipun penggunaan absensi fingerprint ini dilakukan secara bertahap dan ada pembaharuannya tidak langsung ada merata dan digunakan oleh seluruh pegawai negeri sipil yang xiii tersebar di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 4) Sidak : Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan PNS, BKD Kabupaten Kediri secara tidak menentu pada kurun waktu tertentu melakukan sidak secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sidak dilakukan secara acak bisa ditujukan kepada SKPD tertentu atau ke wilayah Kantor kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kediri.

English Abstract

In writing this thesis, the author discusses the efforts of the Regional Civil Service Agency to improve the discipline of Civil Servants. This research is motivated by the problems faced by the Indonesian government bureaucracy, these problems include the large number of Regional Civil Servants and the high growth rate from year to year, low quality and mismatch of competencies, as well as misplacement and unclear career paths that can be taken by Civil Servants. The problems that occur will of course result in the emergence of various violations of disciplinary regulations, which causes the wheels of government to not run properly and the image of civil servants and local governments in society is bad. Violation of employee discipline regulations as stipulated in the Republic of Indonesia Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. And according to what is mandated by article 229 paragraph 2 of Government Regulation No.11 of 2017 concerning the Management of Civil Servants The regulation is intended so that local government agencies, in this case the Regional Civil Service Agency, must strive to improve the discipline of Civil Servants so that government programs can be implemented properly and service. to society by Civil Servants can be implemented optimally. Based on this, the authors in this case raise 2 (two) problem formulations in writing this thesis, namely regarding: 1) How are the efforts of the Regional Civil Service Agency to improve the discipline of Civil Servants in Kediri Regency based on article 229 paragraph 2 of government regulation no 11 of 2017 about civil service management ? And; 2) What are the obstacles faced by regional civil service agencies and what are the solutions in increasing discipline for civil servants in Kediri district ? The writer examines these problems using a sociological juridical approach. The technique of obtaining research data was carried out by the author by means of interviews, documentation, and literature study. The population of this study is the employees of the Regional Civil Service Agency of Kediri Regency, and the xv respondents of this study who are used by the author in order to answer the existing problems are the Head of the Development and Welfare Sub-Division, and the Head of the development and employee welfare sector. The data analysis technique used by the author is descriptive qualitative, namely problem-solving procedures based on the data that has been obtained, both primary and secondary data then analyzed qualitatively, described descriptively by describing and describing the subject matter of the problems discussed by the author. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the efforts of the Regional Civil Service Agency to Improve Discipline of Civil Servants Based on Article 229 Paragraph 2 of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management (Studies in the Regional Civil Service Agency of Kediri Regency) have been carried out and implemented into each local government work unit (SKPD) kediri district by the regional civil service agency kediri district according to the rules and regulations. However, in its application, there are still many obstacles, namely violations and deviations above, which make these rules unable to run effectively and in accordance with the desired objectives in the formation of these rules. Therefore, there are several efforts made by BKD in improving the discipline of Civil Servants, including : 1) Coaching : carried out by means of an annual agenda activity by BKD in collaboration with the National Personnel Agency as a resource, and SKPD of Kediri Regency, or carried out by BKD of Kediri Regency, 2) Socialization : carried out when there is a new Regulation, or Policy regarding Personnel or duties and functions in every civil servant who is in SKPD, 3) finger print : The local government of Kediri Regency through the Regional Civil Service Agency has implemented a fingerprint as an electronic attendance tool and has been running since early 2016 even though the use of fingerprint attendance is carried out gradually and there is no immediate renewal evenly and is used by all civil servants who scattered in every Local Government Work Unit (SKPD), 4) inspection: In an effort to improve civil servant discipline, the BKD of Kediri Regency unpredictably at a certain period of time conducts sudden inspections without prior notification randomly conducted inspections can be addressed to certain SKPD or to the area of sub-district and village offices in Kediri Regency

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520010320
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 12 Oct 2022 01:53
Last Modified: 12 Oct 2022 01:53
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195578
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
- Nugradenta Wisnu Wicaksana (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item