Alfedo, Juan Maulana and Dr. Bambang Sugiri,, S.H.,M.S. and (Alfons Zakaria,, S.H.,LL.M (2020) Kebijakan Formulasi Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini mengangkat kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreement dalam tindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Deferred Prosecution Agreement sebagai mekanisme penanganan tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga diperlukan adanya kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreement dalam tindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum yang ada, sekaligus dalam rangka menciptakan penanganan tindak pidana korupsi penyuapan oleh korporasi yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan Deferrred Prosecution Agreement dalam tindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia? (2) Bagaimana kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreement dalam tindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Selanjutnya bahan hukum primer, sekunder tersier yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi internet. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa urgensi pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam tindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia yakni pertama, untuk meningkatkan efektivitas pembayaran ganti rugi oleh korporasi. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan tindak pidana korupsi penyuapan oleh korporasi. Ketiga, untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan. Keempat, untuk meningkatkan kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam mengidentifikasi dan menangani tindak pidana korupsi penyuapan oleh korporasi. Kelima, untuk mewajibkan korporasi melakukan pembenahan secara sukarela. Keenam, untuk memberikan peluang bagi korporasi sebagai justice collaborator. Kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreement yang dirumuskan ialah subjek hukum yang dapat masuk ke Deferred Prosecution Agreement dengan Jaksa Penuntut Umum, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Deferred Prosecution Agreement, isi Deferred Prosecution Agreement, serta Pelanggaran isi Deferred Prosecution Agreement yang dapat berakibat Deferred Prosecution Agreement di hentikan, proses penuntutan dilanjutkan, serta ganti rugi dan restitusi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Selain itu kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreement yang dirumuskan ialah untuk menangani tindak pidana korupsi penyuapan aktif yang subjeknya korporasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
English Abstract
This thesis raises the formulation policy of the Deferred Prosecution Agreement in the criminal act of bribery corruption in Indonesia. This research is motivated by the existence of a legal vacuum in the legislation in Indonesia which regulates the Deferred Prosecution Agreement as a mechanism for handling bribery corruption by corporations. So it is necessary to have a policy formulation of the Deferred Prosecution Agreement in the criminal act of bribery corruption in Indonesia to overcome the problem of existing legal vacuum, as well as to create a more effective and efficient handling of bribery corruption by corporations. Based on this background, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of setting a Deferrred Prosecution Agreement in the criminal act of bribery corruption in Indonesia? (2) What is the formulation policy for the Deferred Prosecution Agreement in the criminal act of bribery corruption in Indonesia? The research method used is juridical normative with a statutory approach and a comparative approach. Furthermore, the primary and secondary tertiary legal materials used were obtained from literature studies, documentation studies and internet studies. Meanwhile, legal material analysis techniques use grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of this study are to obtain answers to the existing problems that the urgency of setting the Deferred Prosecution Agreement in the criminal act of bribery corruption in Indonesia, namely first, to increase the effectiveness of compensation payments by corporations. Second, to improve efficiency and effectiveness in handling corruption by corporations. Third, to reduce the number of cases that go to court. Fourth, to improve the ability of public prosecutors to identify and deal with criminal acts of corruption by corporate bribery. Fifth, to oblige the corporation to make improvements voluntarily. Sixth, to provide opportunities for corporations as justice collaborators. The formulation policy for the Deferred Prosecution Agreement that is formulated is a legal subject that can enter into a Deferred Prosecution Agreement with the Public Prosecutor, the Authority of Public Prosecutors and Judges in the Deferred Prosecution Agreement, the contents of the Deferred Prosecution Agreement, and violations of the contents of the Deferred Prosecution Agreement which can result in a Deferred Prosecution Agreement terminated, the prosecution process continues, and compensation and restitution that has been paid cannot be returned. In addition, the formulation policy of the Deferred Prosecution Agreement that was formulated was to deal with the criminal act of active bribery with corporate subjects as stipulated in the Corruption Act
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010101 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Oct 2022 07:20 |
| Last Modified: | 11 Oct 2022 07:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195562 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
- Juan Maulana Alfedo (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |