Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang )

Widyawati, Januari and Dr. Ismail Navianto,, S.H., M.H and Eny Harjati,, S.H.,M.Hum (2020) Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan PP NO 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1999 bagi narapidana narkotika diperketat untuk mendapatkan hak Remisi. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIA Malang?; (2) Apa Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIA Malang?; (3) Apa Upaya untuk mengatasi Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIA Malang? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian bersifat yuridis sosiologis ( Sosiology Legal Research). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan metode ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pemenuhan hak untuk memperoleh remisi bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIA Malang tidak sesuai dengan PP No. 99 Tahun 2012, karena untuk narapidana narkotika ada syarat tambahan yaitu masa hukumannya harus 5 tahun lebih dan harus menjadi Justice Collaborator, akan tetapi dalam pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang narapidana narkotika xi yang masa pidananya di atas 5 tahun bisa mendapatkan remisi dengan sudah menjalankan 1/3 dari masa pidana tanpa harus menjadi Justice Collaborato

English Abstract

This research looks into the right to remission granted for drug abuse convicts, where requirement to get remission is made stricter according to Government Regulation Number 9 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 for convicts. The above issue has brought this research further to the following questions to discuss: (1) how is the right to remission granted for drug abuse convicts in the Department of Corrections for Female Convicts IIA Malang? (2) What are the impeding factors in granting the right to remission for the convicts in the Department of Corrections for Female Convicts IIA in Malang? (3) What measures are to be taken to grant the right to remission for the convicts? This research employed empirical juridical method and socio-legal approach, while primary and secondary data were analysed based on descriptive-qualitative method. The research reveals that the system based on which the right to remission is granted for the convicts is irrelevant to Government Regulation Number 99 of 2012 since the convicts in drug abuse cases are required to serve at least five years’ imprisonment and they must also serve as justice collaborators. However, the convicts in the Department of Corrections for Female Convicts in IIA in Malang have their remission granted without having to serve as justice collaborator and despite only one thirds of sentence the convicts have served

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010314
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 Oct 2022 07:11
Last Modified:	11 Oct 2022 07:11
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195557

Text (DALAM MASA EMBARGO) - januari widyawati (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item