Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Redd+ Di Indonesia

Ihsani, Hanan Pavita and Dr. Imam Koeswahyono,, S.H., M.Hum and Setiawan Wicaksono,, S.H., M.Kn (2021) Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Redd+ Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan REDD+ di hutan adat. Pengaturan mengenai pelaksanaan REDD+ diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks. Namun, dalam peraturan tersebut tidak mengatur persyaratan yang mewajibkan pelaku REDD+ terlebih dahulu melakukan konsultasi atau meminta persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik hutan adat yang berada di sekitar wilayah proyek selaku. Sebagaimana perlu diketahui, hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah masyarakat adat terpisah dari hutan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum mengenai perizinan pelaksanaan REDD+ di hutan adat. Berdasarkan alasan-alasan yang telah penulis uraikan, penulis ingin membahas dan mengangkat penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM REDD+ DI INDONESIA” Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengangkat dua rumusan masalah : (1) Bagaimana formulasi pengaturan yang tepat untuk mengisi kekosongan hukum dalam perizinan REDD+ di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, jenis dan sumber bahan hukum terbagi menjadi sumber primer, sekunder, dan tersier, teknik penelusuran bahan hukum dengan studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik analisis secara sistematis dan konstruksi hukum a contrario. ix Dari hasil penelitian di atas penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah, kekosongan hukum terhadap perizinan pelaksanaan REDD+ dapat diisi dengan pembuatan Peraturan Presiden dan Undang-Undang yang tidak bersifat sektoral demi menjamin perlindungan hukum terhadap masayarakat hukum adat

English Abstract

In writing this thesis, the author raises issues related to the regulation of the implementation of REDD + in customary forests. Regulations regarding the implementation of REDD + are regulated in the Regulation of the Minister of Forestry and Environment Number 70 of 2017 concerning Procedures for Implementing Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks. However, this regulation does not stipulate requirements that require REDD + actors to first conduct consultations or seek approval from indigenous peoples as owners of customary forests around the project area. As we need to know, customary forest is a forest located in the territory of indigenous peoples, separated from state forest after the Constitutional Court Decision No. 35 / PUU-X / 2012. Thus, there is a legal vacuum regarding the licensing of REDD + implementation in customary forests. Based on the reasons that the author has described, the author wants to discuss and raise a study entitled "LEGAL PROTECTION OF CUSTOMARY COMMUNITIES IN REDD + IN INDONESIA" Based on the above problems, the writer raises a problem formulation: (1) What is the right formulation arrangements to fill the legal void in REDD + licensing in Indonesia? To answer that problems, the authors use normative juridical research, the approach method used is a statutory approach and a conceptual approach, the types and sources of legal materials are divided into primary, secondary and tertiary sources, legal material search techniques with literature studies. This research law uses systematic analysis techniques and a contrario law construction. xi From the results of the research, the authors obtained answers to the formulation of the problem, the legal void in licensing for the implementation of REDD + can be filled by making Presidential Regulations and Laws that are not sectoral in nature to guarantee legality protection of indigenous peoples

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010313
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 Oct 2022 07:04
Last Modified:	11 Dec 2023 06:49
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195553

Text - HANAN PAVITA IHSANI (2).pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item