Rekonstruksi Pengaturan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Yang Berasas Keadilan

Tambunan, Ruston and Prof. Dr. Sudarsono,, S,H., M.S. and Prof. Dr. Abd. Rachmad Budiono,, S.H., M.H. and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum. (2018) Rekonstruksi Pengaturan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Yang Berasas Keadilan. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peraturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku saat ini untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Peraturan tersebut tidak menyebut aspek keadilan dalam konsideransnya. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh dengan tarif tersendiri terhadap penghasilan bruto dan bersifat final, berbeda dengan tarif umum PPh yang dikenakan terhadap penghasilan neto. Berdasarkan hal tersebut, penulis memfokuskan penelitian disertasi ini untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah; (1) Mengapa ketentuan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PP 40 Tahun 2009 tidak mencerminkan asas keadilan? (2) Apa implikasi hukum dari pengaturan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak mencerminkan asas keadilan?, dan (3) Bagaimana sebaiknya ketentuan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur agar lebih mencerminkan asas keadilan? Metode penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Sementara itu bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis preskriptif analitik (prescriptive analytics). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan jasa konstruksi yang berlaku saat ini tidak mencerminkan keadilan vertikal (vertical equity) yang menghendaki bahwa dasar pengenaan PPh yang adil adalah dari penghasilan neto karena merupakan ukuran yang tepat dalam mencerminkan daya pikul atau kemampuan membayar (ability to pay). Selain itu pengenaan PPh dengan tarif tersendiri yang berbeda dengan tarif umum merupakan ketentuan yang diskriminatif karena membeda-bedakan pengenaan PPh berdasarkan jenis atau sumber penghasilan. Hal ini menyimpang dari prinsip keadilan horizontal (horizontal equity). Ketentuan yang bersifat final ini berimplikasi pada hilangnya beberapa hak Wajib Pajak yaitu: hak untuk membayar PPh sesuai dengan kemampuannya, hak untuk mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, hak untuk mengkompensasi kerugian, serta hak untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif PPh sebesar 5% bagi perusahaan terbuka yang memperdagangkan sedikitnya 40% dari jumlah modal yang disetor di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini juga menimbulkan adanya tambahan objek pengenaan PPh Pasal 21 kepada pegawai dalam hal menerima imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari perusahaan jasa konstruksi tempatnya bekerja. Pertimbangan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut semata-mata hanya kesederhanaan pengenaan PPh dan kemudahan bagi Wajib Pajak, tidak menyebut sama sekali aspek keadilan. Penulis menyarankan agar bagi Wajib Pajak pengusaha jasa konstruksi berbentuk badan yang berdasarkan ketentuan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan serta bagi pengusaha jasa konstruksi perorangan yang tidak diwajibkan tetapi mampu menyelenggarakan pembukuan, diberlakukan ketentuan pengenaan PPh dari penghasilan neto dengan tarif umum PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a), Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E UU PPh 2008 dan tidak bersifat final. Sementara itu Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final dengan tarif tersendiri sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh 2008 serta dasar pengenaannya dari penghasilan bruto seyogianya hanya diberlakukan terhadap Wajib Pajak pengusaha jasa konstruksi orang pribadi yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Namun demikian pengenaan PPh final tersebut harus dibatasi hingga jangka waktu tertentu sebagai masa pembelajaran untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh dengan tarif umum. Tarifnya disetarakan dengan tarif PPh final yang berlaku untuk Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selanjutnya penulis juga merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh 2008 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan penghasilan tertentu dengan pajak yang bersifat final dengan mempertimbangkan bahwa pengenaan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi seyogianya diberlakukan hanya bagi Orang Pribadi yang belum sanggup menyelenggarakan pembukuan sampai dengan jangka waktu tertentu sebagai masa transisi pembelajaran pembukuan. Selain itu Pemerintah hendaknya menghapus ketentuan yang membeda-bedakan tarif PPh berdasarkan pemilikan sertifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

English Abstract

The current Income Tax regulation on income earned from construction services in Indonesia is Government Regulation(GR) Number 51 of the Year 2008 as lastly amended by Government Regulation Number 40 of the Year 2009. The regulation does not mention equity/justice aspect in its consideration. Income earned from construction services taxed by a specific final Income Tax flat rate applied on gross income, apart from the general Income Tax rate applied on net income. On the above reason, the writer focused to study on how to answer 3 (three) questions research; (1) Why the Income Tax regulation on income from construction service as regulated in Government Regulation Number 51 of the Year 2008 as amended by Government Regulation Number 40 of the Year 2009 not reflect equity principle? (2) What is the implication of the Income Tax regulation that not reflecting equity principle, and (3) How the regulation of Income Tax on construction service should be constructed to conform with equity principle? The research method used in this paper is the normative method by using statute approach, historical approach, conceptual approach, and philosophical approach. Meanwhile, the legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. Besides, prescriptive analytics used as technical analysis. The result of research concludes that the current regulation on the taxation of income earned from construction services does not reflect vertical equity that requires the net income as a fair tax base because it is the appropriate measurement to reflect the ability to pay. Moreover, to differentiate the taxation of income based on the types and sources of income is a deviation from horizontal equity. This final tax regulation has implications that taxpayers cannot execute several of their rights. Taxpayers are not able to pay income tax based on their ability to pay, and individual taxpayers cannot deduct personal exemption income. Moreover, a listed company who publicly sell its shares more than 40% of total paid in capital in Indonesia Stock Exchange are not eligible for 5% reduced of Corporate Income Tax. Also, it causes the additional object of personal income tax for employees who work in a construction company who provided benefit in kind or non-cash benefit. The primary consideration of the issuance of the above Government Regulation is merely simplification in calculating income tax without mentioning equity or fairness. The writer suggests that individuals and companies carrying business in construction services who obliged to provide bookkeeping according to Article 28 section (1) of General Tax Provision and Procedure should be taxed on net income and applied at general income tax rate provided in Article 17 section (1) point (a), Article 17 section (2a) or Article 31 E of Income Tax Law and not treated as final tax. The same treatment applies to those individuals who are not obliged but able to provide bookkeeping. Meanwhile, final Income Tax rate should only be applied to individual taxpayers earning income from construction services which have gross revenue not more than Rp. 4.8 billion in a tax year and not able to provide bookkeeping. Nonetheless, the imposition of final tax should be limited for a certain period as a training period of bookkeeping before they imposed with general income tax rate. Besides, the rate needs to align with the income tax rate applied to Micro, Small and Medium Enterprises. The writer also recommends that Government and the House of Representative need to amend Article 4 section (2) of Income Tax Law of the Year 2008. The Government should consider the final income tax only apply to individual taxpayers who carry out construction service activities and not able to provide bookkeeping for a certain period as a transition for training in bookkeeping. Besides, the Indonesian government needs to abolish the provisions that discriminate the income tax rate based on whether construction companies have or not have certification as a construction company.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DIS/343.042/TAM/r/2018/061900684
Uncontrolled Keywords:	Rekonstruksi, Peraturan, Pajak Penghasilan, Final, Keadilan, Jasa Konstruksi,Reconstruction, Regulation, Income Tax, Final Tax, Equity, Construction Services
Subjects:	300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.04 Tax law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	11 Oct 2022 03:24
Last Modified:	11 Oct 2022 03:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195534

Text Ruston Tambunan.pdf Download (8MB)

Actions (login required)

View Item