Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Harseptian, Alvendo Maulana Malik and Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H., M.H. and Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum. (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdirinya Ombudsman Republik Indonesia dilatar belakangi oleh adanya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik dari masalah penyelenggaraan dalam pelayanan publik yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Ombudsman memiliki landasan hukum yang kuat karena dilandasi oleh norma-norma hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dan pengawasan serta kebijakan terhadap pemerintah yang termuat dalam Undang-undang Dasar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Serta Bagaimana fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan kewenangan serta fungsi pengawasan Ombudsman menurut UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

English Abstract

The establishment of the Ombudsman of the Republic of Indonesia was motivated by the demands of the community to realize clean governance and good state administration from problems of administration in public services that are not in accordance with their legal obligations. The Ombudsman has a strong legal basis because it is based on legal norms relating to legal protection efforts for the community and supervision and policies against the government as contained in the Constitution. Based on the above background, the formulation of legal issues that can be put forward in this study is how the role and authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation of public services according to Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. As well as how the oversight function of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation of public services according to Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. To answer these problems, this normative juridical legal research uses a statutory approach and an analytical approach. Based on the dicussion, it was counded that the role and authority as well as the supervisory function of the Ombudsman according to law no. 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic Indonesia is a state institution that has the authority to supervise the implementation of public services, which is independent and has no relationship with other state institutions and government agencies, and in crying out its duties and authorities free from interference from other powers.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010304
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 Oct 2022 01:58
Last Modified:	11 Oct 2022 01:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195515

Other (DALAM MASA EMBARGO) - Alvendo M.M.H Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item