Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pramasantya, Oken Shahnaz and Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya,, S.H., M.S and Warkum Sumitro,, S.H., M.H. (2017) Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis akan mengangkat permasalahan mengenai Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Noomor 69/PUU-XIII/2015. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbedaan peraturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIIII/2015. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dasar pеrtimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mеngijinkan pеrjanjian pеrkawinan dilakukan sеtеlah pеrkawinan tеlah sеsuai dеngan nilai-nilai kеadilan ? (2) Apakah pеrlindungan hukum tеrhadap harta bеnda dari pеrjanjian pеrkawinan yang dibuat sеtеlah pеrkawinan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis, akan dianalisis dengan menggunakan teknik analis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif, teknik evaluatif dan teknik argumentatif berdasarkan teori yang kemudian dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada agar diperoleh pemecahan yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidak adilan bagi pihak ketiga. Kepentingan pihak ketiga juga menjadi tidak terlindungi. Mengenai waktu berlakunya Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya yang terdapat dalam poin 1.5. dan 1.6. menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Pihak ketiga dan pihak suami atau istri yang dirugikan dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

English Abstract

In this thesis, the author will raise the issue of Marriage Agreement after the Constitutional Verdict Noomor 69 / PUU-XIII / 2015. The choice of theme is based on the difference of regulation between Civil Code, Law Number 1 Year 1974, Compilation of Islamic Law with Decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XIIII / 2015. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) Is the basis of legal considerations of the Constitutional Court of Justice allowing the marriage agreement to be done after the marriage is in accordance with the values of the court? (2) What is the protection of the law against the property of the marriage agreement made after marriage in the case of one of the injured parties? Then the writing of this paper using normative juridical research methods with statutory approach (statute approach). The primary and secondary law materials obtained by the author, will be analyzed by using the material analyst of legal materials done with descriptive techniques, evaluative techniques and argumentative techniques based on the theory which then studied further in accordance with existing problems in order to obtain a clear solution. Based on the results of the study, it can be concluded that the Marriage Agreement made after the marriage took place could potentially cause harm and injustice for third parties. Third-party interests also become unprotected. Regarding the time of entry into force of the Marriage Agreement made after the marriage takes place as well as in the Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 in its decision contained in point 1.5. and 1.6. raises a legal uncertainty. Third parties and husbands or wives who are harmed by the making of the Marriage Agreement after marriage take place may claim compensation and cancellation to the District Court.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.016/PRA/p/2017/041711655
Uncontrolled Keywords:	Keadilan Hukum, Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Legal Justice, Marriage Agreement, Third Party.
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	10 Oct 2022 01:19
Last Modified:	10 Oct 2022 01:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195442

Text Oken Shahnaz Pramasantya.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item