Politik Hukum Pengelolaan Mata Air Milik Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Hukum Progresif.

Setiawan, Wahyu and Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum. and Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. (2021) Politik Hukum Pengelolaan Mata Air Milik Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Mata Air Milik Desa oleh Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Progresif. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari pasal 46 ayat 1 huruf e Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dimana salah satu prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik desa. Air yang sebelumnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 pengelolaannya di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, namun apabila disisi lain mata air desa ini dikelola oleh badan usaha, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa, tentu akan ditujukan untuk mengutamakan keuntungan dan meningkatkan pendapatan desa, sebagaimana sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Dengan pengelolaan sumber daya air oleh BUMDes, apakah dengan pengelolaan seperti ini dapat menjamin hak masyarakat desa yang miskin yang tidak punya akses ekonomi untuk membeli air. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Politik Hukum Pasal 46 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air? (2) Bagaimana Kemanfaatan dari Pengelolaan Sumber Daya Air Milik Desa oleh Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Progresif? Kemudian, penyusunan tugas akhir ini menggunakan strategi yuridis normatif dengan metodologi perundang-undangan dan metodologi konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh pencipta akan dianalisis dengan menggunakan prosedur analisis deskriptif analitis, yaitu teknik untuk memecah materi hukum dengan menentukan substansi atau makna standar hukum dari berbagai pengaturan perundangan di Indonesia mengenai Desa, Sumber Daya Air dan Badan Usaha Milik Desa, yang dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dalam menangani persoalan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan menggunakan strategi di atas, penulis menemukan solusi untuk masalah saat ini bahwa politik hukum pasal 46 ayat 1 huruf e UU Sumber Daya Air menekankan air sebagai layak finansial atau barang ekonomi, bertentangan dengan masalah politik hukum pengelolaan air dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan air sebagai barang yang layak untuk umum atau barang publik, hal ini direncanakan sebagai penegasan bahwa pada air terdapat status milik bersama. Kemudian dilihat dari pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh BUMDes yang mana menempatkan air sebagai barang ekonomi tentu membuat masyarakat kurang memperoleh manfaat dari air itu sendiri, dimana air merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat. karena air menjadi barang ekonomi dan BUMDes sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, maka harus ada yang dibayar untuk mendapatkan akses terhadap air bersih. Hal ini yang membuat rasa keadilan dan hak rakyat untuk memperoleh air jadi kurang terpenuhi, terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Legal Politics of Management of Village-Owned Springs by Village-Owned Enterprises in a Progressive Legal Perspective. The choice of theme is based on article 46 paragraph 1 letter e of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources, where one of the main priorities for the use of Water Resources for business activities is given to village-owned enterprises. Previously, in Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the management was aimed at improving the welfare and standard of living of the people, but if on the other hand this village spring is managed by a business entity, in this case a Village Owned Enterprise, it will certainly be aimed at prioritizing profits and increasing village income, as in accordance with the purpose of establishing BUMDes. With the management of water resources by BUMDes, can this kind of management guarantee the rights of poor rural communities who do not have economic access to buy water? Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) What is the Political Law of Article 46 paragraph 1 letter e of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources? (2) What are the Benefits of Village-Owned Water Resources Management by Village-Owned Enterprises in a Progressive Legal Perspective? Then, the preparation of this final project uses a normative juridical strategy with a statutory methodology and a conceptual methodology. Primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive analytical analysis procedures, namely techniques to break down legal material by determining the substance or meaning of legal standards from various legal arrangements in Indonesia regarding Villages, Water Resources and Village-Owned Enterprises, which are utilized as a source of perspective in dealing with legal issues that are the object of study. From the results of the study using the strategy above, the authors found a solution to the current problem that the legal politics of article 46 paragraph 1 letter e of the Water Resources Law emphasizes water as a financially viable or economic good, contrary to the legal political problem of water management in the Constitution. The Republic of Indonesia in 1945 which places water as a public good or a public good, this is planned as an affirmation that water has the status of shared property. Then viewed from the management of water resources carried out by BUMDes, which places water as an economic good, it certainly makes the community less benefit from the water itself, where water is a basic need of every community. because water is an economic good and BUMDes itself has a purpose to make a profit, then someone has to be paid to get access to clean water. This makes the sense of justice and the people's right to obtain water less fulfilled, especially for the poor.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010162
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	04 Oct 2022 02:35
Last Modified:	07 Oct 2024 08:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195305

	Text Wahyu Setiawan (20.pdf Download (2MB)
	Text Wahyu Setiawan (20.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item