Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019).

Rizki, Mukhlis and Rachmi Sulistyarini, SH., MH. and Prawatya Ido Nurhayati, SH., M.Kn. (2021) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Bahwa peristiwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) berdampak pada segala lapisan masyarakat, yang berdampak pula pada terhambatnya kegiatan ekonomi di dalam masyarakat dan mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan bahkan kepailitan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan. Bahwa apabila dikategorikan menurut ruang lingkupnya, Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai Act of God, dimana epidemik dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang tergolong sebagai takdir tuhan yang tidak dipicu oleh kegiatan manusia. Mengetahui dampak dari COVID-19 yang dapat mengganggu perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, guna mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi. Dalam peraturan ini mengatur bahwa bank dapat memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 dengan melakukan penilaian aset debitur. Persoalan yang muncul yaitu bagaimana akibat dari adanya Force Majeure karena Pandemi COVID-19 terhadap perjanjian kredit, serta bagaimana peraturan rekstrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK tersebut dapat berpengaruh pada debitor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Statute approach dan Conseptual approach dengan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkannya secara detail dan memberikan solusi terhadap penelitian normatif tersebut. Hasil penelitian diketahui bahwa dampak Force Majeure pada Perjanjian Kredit hanya mengakibatkan penangguhan utang saja, bukan penghapusan utang secara keseluruhan serta menunjukan pula bahwa peraturan restrukturisasi dengan adanya penilaian aset yang menyulitkan debitur tidak cukup mengakomodir fakta bahwa COVID-19 merupakan Force Majeure yang seharusnya menyebabkan adanya penangguhan kredit. Oleh karena itu, diperlukan penambahan pilihan kepada bank untuk memberikan relaksasi berupa penangguhan kredit kepada debitur.

English Abstract

The Corona Virus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic has an impact on all levels ofsociety, which also has an impact on hampering economic activities in the communityand resulting in many layoffs for employees and even bankruptcy for companies that are unable to survive. That if categorized according to its scope, the COVID-19 Pandemiccan be categorized as an Act of God, where an epidemic can be categorized as an event classified as divine destiny that is not triggered by human activities. Knowing the impact of COVID-19 which can disrupt the economy, the Financial Services Authority issued Regulation of the Financial Services Authority Number 11/POJK.03/2020 regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of COVID-19, in order to encourage optimization of the banking intermediation function, maintain system stability finance, and support economic recovery and growth. This regulation stipulates that banks can provide credit restructuring to debtors affected by COVID-19 by assessing the debtor's assets. The problem that arises is what is the impact of the Force Majeure due to the COVID- 19 pandemic on credit agreements, and how the credit restructuring regulations issued bythe OJK can affect the debtors. This study uses a normative juridical method with a Statute approach and a Conceptual approach, by reviewing the problem formulation with applicable norms and legal norms, then describes it in detail and provides legal solutions to the normative research. The results show that the impact of Force Majeure on the Credit Agreement only results in the suspension of debt, not the elimination of the debt as a whole and also shows that restructuring regulations with asset valuations that make it difficult for debtors arenot sufficient to accommodate the fact that COVID-19 is a Force Majeure which shouldcause credit suspensions. Therefore, it is necessary to add options for banks to providerelaxation in the form of credit suspensions to debtors.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010159
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	04 Oct 2022 01:20
Last Modified:	04 Oct 2022 01:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195291

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mukhlis Rizki.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item