Pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)

Tristiana, Enis and Dr. Imam Koeswahyon, S.H., M.Hum., and Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum., (2018) Pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini membahas mengenai pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) yang telah di atur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tetapi pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) yang di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya belum diatur mengenai sanksi yuridis yang akan diterima oleh produsen apabila tidak melaksanakan EPR terkait pengelolaan kembali sampah kemasan yang dihasilkan. Hal ini memunculkan permasalahan kekosongan dan kekaburan hukum, karena sekalipun pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, tetapi Pasal 15 Undang-Undnag Pengelolaan Sampah belum cukup komprehensif baik secara substansi, struktur dan kultur hukum. Sehingga apabila pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) ini diterapkan di Indonesia akan menimbulkan kebingungan bagi produsen dan masyarakat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni: (1) Bagaimana pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) dan kebijakan pengelolaan sampah plastik selama ini? (2) Bagaimana menata pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) dalam mengatasi sampah plastik melalui analisis pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekaran yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif analistis. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sangat terbatas yang hanya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah masih terdapat kekaburan sehingga sistem Extended Producer Responsibility (EPR) yang disusun belum komprehensif. Selain itu, dalam menerapkan pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) terkait sampah plastik, pemerintah wajib menyiapkan beberapa instrumen antara lain instrumen hukum, ekonomi, sosial, manajemen, dan teknologi. Selain itu, penulis memberikan saran dalam penelitian ini yaitu, pemerintah perlu menambah pengaturan hukum terkait Extended Producer Responsibility (EPR) yang lebih komprehensif dan pemerintah perlu membuat aturan hukum yang jelas atau membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Extended Producer Responsibility (EPR) karena begitu banyak aspek-aspek yang harus diatur oleh pemerintah terkait penerapan Extended Producer Responsibility (EPR).

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/348.598/TRI/p/2018/041810258
Subjects:	300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia)
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	26 Sep 2022 04:09
Last Modified:	26 Sep 2022 04:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194833

Text Enis Tristiana.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item