Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Slat, Teafani Kaunang and Prof. Masruchin Ruba’I,, S.H., M.S and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum (2019) Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tindak pidana ringan di Indonesia masih dipidana menggunakan hukum pidana tradisional yang diadopsi dari sistem kolonial Belanda, dengan pidana pemenjaraan sebagai pidana pokoknya. Sistem hukum Indonesia tidak memberikan definisi yang jelas terkait dengan tindak pidana ringan yang berakibat kepada ketidakjelasan dalam penanganan kasus tindak pidana ringan. Mahkamah Agung berusaha untuk memberikan pengaturan lebih lanjut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan ini hanya bersifat sebagai hukum formil dalam penanganan kasus tindak pidana ringan dan merujuk kembali kepada KUHP sebagai hukum utamanya. Pidana pemenjaraan sendiri mendapatkan kritik dikarenakan pidana ini dapat membahayakan terdakwa dan membawa permasalahan lain seperti kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Negara-negara di dunia telah memperbaharui hukum pidananya dan memberlakukan pidana kerja sosial sebagai sanksi terhadap tindak pidana ringan. Indonesia melalui R-KUHP juga mewacanakan pemberlakuan pidana kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan terkait pidana kerja sosial di dalam R-KUHP. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi apabila terdapat gaps di dalam pengaturan tersebut sebagai upaya untuk mencapai pembaharuan hukum pidana nasional.

English Abstract

Minor offences in Indonesia are sentenced under the traditional Dutch adopted penal code with imprisonment as the main punishment. In the Indonesian legal system, minor offences are not defined which resulted in the lack of clarity in the handling of those cases. Supreme Court has tried to further regulate minor offences by enforcing Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 concerning Adjustment of Minor Offences Framework and Its Amount of Fines under the Penal Code. However, this regulation only regulates the procedures of handling of the minor offences case and refers back to penal code as the law. Imprisonment is being criticized since it can harm defendants as well as bringing other issue such as overcrowded in prison. Therefore, countries all over the world already reformed their criminal law and enforcing community service as a sentence for minor offences. Indonesia in its Draft to amend the penal code also include community service in the provisions. The research is aimed to investigate whether those provision is an ideal framework to regulate community service in Indonesia. Moreover, it aimed to provide possible recommendations for the gaps in the framework to strive for the national law reform in Indonesia

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/364.6/SLA/s/2019/041906541
Subjects:	300 Social sciences > 364 Criminology > 364.6 Penologi
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	29 Aug 2022 04:07
Last Modified:	29 Aug 2022 04:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193713

Text TEAFANI KAUNANG SLAT.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item