Penggunaan Tanah Barang Milik Negara (Bmn)/Barang Milik Daerah(Bmd) Oleh Pln Untuk Penempatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Erfiyanto, Riza Lukman and Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H, M.H, and Dr. Sukarmi,, S.H.M.H. (2019) Penggunaan Tanah Barang Milik Negara (Bmn)/Barang Milik Daerah(Bmd) Oleh Pln Untuk Penempatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah 1).Apakah konstruksi Sewa-Menyewa didalam Perpres 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan Hukum Pertanahan dan undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?. 2)Bagaimana seharusnya pengaturan hukum penggunaan tanah secara langsung untuk penempatan infrastruktur ketengalistrikan?. Tujuan penelitian adalah Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian antara sewa menyewa didalam Perpres 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Undang-undang Pertanahan dan Undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian utama dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan fokus penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian antara sewa menyewa didalam Perpres 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Undang-undang Pertanahan dan Undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan mengidentifikasi dan menganalisis regulasi hukum seharusnya penggunaan tanah secara langsung untuk penempatan infrastruktur ketengalistrikan Hasil penelitian Bahwa Konstruksi Sewa Menyewa didalam Perpres 14 Tahun 2017 tidak sesuai dengan Undang-undang Pertanahan dan Undang-undang Ketenagalistrikan Karena Terminologi “sewa” tidak diatur dalam rangka penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam Undang-undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat dilakukan dengan cara pemberian ganti kerugian dalam hal tanah yang digunakan secara langsung oleh pemegang usaha penyediaan tenaga listrik dan/bangunan serta tanaman diatas tanah dan kompensasi untuk tanah atau bangunan yang dilewati infrastruktur listrik

English Abstract

This thesis is focused on the following research problems: 1) does the structure concerning rent and letting in Presidential Regulation 14 of 2017 concerning Acceleration of Electricity Infrastructure comply with Law concerning Land and Law Number 30 of 2009 concerning Electricity? 2) How should the direct utilisation of land to locate the electricity infrastructure be done? This research is aimed to identify and analyse the relevance between rent and letting as in Presidential Regulation 14 of 2017 concerning Acceleration of Electricity Infrastructure and Law concerning Land and Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. The method mainly used was normative juridical method where the research was mainly focused on identifying and analysing the relevance between rent and letting in Presidential Regulation 14 of 2017 concerning Acceleration of Electricity Infrastructure and Law concerning Land and Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, on identifying and analysing the regulation that should be referred to regarding direct utilisation of land to place the electricity infrastructure. The research result reveals that the structure of rent and letting in Presidential Regulation 14 of 2017 is not relevant to Law concerning Land and Law concerning Electricity because the term ‘rent’, regarding the land utilisation for the electricity infrastructure, is not governed in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. Land utilisation for electricity infrastructure can be performed by providing compensation for the land directly utilised by business actors to provide electricity and for the building and plants growing on the land. The compensation is also for the land or building over which the electric current is transmitted. The regulation for this case should refer to Law Number 30 of 2009 concerning Electricity in which compensation is provided since Law Number 5 of 1960 is only restricted to the compensation

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.045/FH/p/2019/041911357
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.045 Regional and local community planning
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 Aug 2022 02:24
Last Modified:	25 Aug 2022 02:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193551

Text Riza Lukman Erfiyanto.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item