Andhika, Arief Yudi and Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim,, M.Si and Dr. Ir. Harsuko Riniwati,, MP. (2019) Pengelolaan Hutan Mangrove dan Perspektif Gender: Studi Kasus di Kota Probolinggo. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pesatnya pembangunan di daerah pesisir, menyebabkan alih guna lahan pesisir menjadi kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan mata pencaharian penduduk. Laju pembangunan tanpa pengendalian setara kelestariannya, akan menjadikan pembangunan tidak berkelanjutan. Dampak yang paling signifikan adalah degradasi lingkungan pesisir yang menyebabkan terganggunya ekosistem pesisir. Ibarat rantai ada bagian yang putus, sehingga tidak akan berfungsi lagi secara optimal. Ekosistem pesisir menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, didalamnya meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, estuari dan mangrove. Penebangan hutan mangrove dan kerusakan hutan mangrove karena masuknya limbah industri ataupun rumah tangga, menjadikan hutan mangrove tidak mampu lagi melaksanakan fungsinya sebagai penyangga kehidupan wilayah pesisir. Menimbang dampak yang ditimbulkan jika kerusakan hutan mangrove dibiarkan begitu saja dan tingkat kerusakan yang terjadi saat ini, maka Pemerintah sangat concern terhadap rehabilitasi hutan mangrove, hingga menetapkan Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Bagaimanakah implementasi peraturan perundang-undangan tersebut pada tahun 2019 ini, apakah telah berjalan efektif ataukah tidak dilaksanakan di daerah-daerah pesisir bermangrove. Bertolak dari peraturan tersebut dan hasil penelitian Yuwono, et al. (2015), yang menyatakan bahwa kerusakan hutan mangrove di Kota Probolinggo pada tahun 2010 telah mencapai 38,8%, maka penelitian ini dilakukan. Peneltian diawali dengan menganalisis kondisi eksisting pengelolaan hutan mangrove Kota Probolinggo berdasarkan implementasi peraturan terkait mangrove tersebut. Hasil penelitian menunjukkan rehabilitasi hutan mangrove Kota Probolinggo berhasil mencapai luasan 61 ha pada periode 2014-2017, realisasi ini telah melebihi target jika diturunkan dari target nasional untuk Kota Probolinggo. Ternyata hasil ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada proses yang menyertainya, yaitu dengan terbentuknya Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kota Probolinggo sebagai implementasi dari Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012. Pengelolaan hutan mangrove membutuhkan partisipasi semua pihak. Pengelolaan hutan mangrove akan berhasil jika didukung partisipasi pihak terkait meliputi pemerintah, swasta ataupun masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, usia muda ataupun dewasa. Peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam semua lini pembangungan merupakan implementasi dari Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kunci utama pengarusutamaan gender adalah peningkatan peran kesetaraan, dimana peran tersebut bisa dipertukarkan, sehingga laki-laki maupun perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan tanpa terkecuali sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa implementasi Pengarusutaman Gender (PUG) dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PPRG telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, dan pelaksanaannya masuk dalam kategori sangat memadai, tetapi PPRG dalam pengelolaan hutan mangrove, Kota Probolinggo masuk dalam kategori cukup memadai. PUG dalam pengelolaan hutan mangrove berdasarkan hasil sampling pada swasta dan masyarakat didapatkan kategori sangat memadai. Jika kita rata-rata antara pemerintah, swasta dan masyarakat, maka kategori PUG dalam pengelolaan hutan mangrove Kota Probolinggo termasuk memadai. Prognosis kemungkinan kondisi pengelolaan hutan mangrove yang akan datang perlu diketahui, agar dapat dipersiapkan langkah-langkah untuk mempertahankan capaian yang telah didapat sehingga pengelolaan hutan mangrove bisa berkelanjutan. Sebagai dasar prognosis, perlu diteliti bagaimanakah persepsi dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan mangrove di Kota Probolinggo.Berdasarkan hasil penelitian, dari 1.155 sampel responden menunjukkan bahwa persepsi laki-laki dan perempuan dalam status memadai, dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam status cukup memadai. Kiranya hasil ini cukup menggembirakan untuk saat ini, tetapi belum ada jaminan untuk masa yang akan datang apakah tetap ataukah meningkat, mengingat pada kondisi terbaru dari hasil penelitian, diketahui bahwa Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kota Probolinggo sebagai motor penggerak konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove Kota Probolinggo telah mati suri sejak tahun 2017. Hasil identifikasi komponen model pengelolaan hutan mangrove dengan perspektif gender didapatkan bahwa variabel kearifan lokal, persepsi, pengetahuan, informasi, komitmen, dan komunikasi mempengaruhi tingkat partisipasi dalam model pengelolan hutan mangrove dengan perspektif gender, studi kasus di Kota Probolinggo. Hasil uji signifikansi menggunakan uji Z didapatkan Z hitung lebih dari Z tabel 1,96, secara berurut didapatkan Z hitung 4,99 untuk kearifan lokal, 7,61 untuk persepsi, 9,72 untuk pengetahuan, 17,16 untuk informasi, 17,63 untuk komitmen, dan 22,59 untuk komunikasi, yang artinya kearifan lokal sedikit mempengaruhi partisipasi, persepsi dan pengetahuan cukup mempengaruhi partisipasi, informasi dan komitmen mempengaruhi partisipasi, dan komunikasi sangat mempengaruhi partisipasi untuk model pengelolaan hutan mangrove dengan perspektif gender, studi kasus di Kota Probolinggo. Hasil analisis SWOT didapatkan koordinat SWOT (-0,30;-0,02), koordinat ini menunjukkan pengelolaan hutan mangrove saat ini dalam kuadran IV, artinya pada posisi yang paling rentan, terlalu banyak kelemahan dan tantangan dalam pengelolaan hutan mangrove Kota Probolinggo. Strategi yang disarankan menggunakan strategi defensif yang diimplementasikan dengan cara melaksanakan kegiatan rutin secara persisten untuk mempertahankan kinerja yang telah ada, dan meningkatkannya secara perlahan dengan memperhatikan semua kekuatan dan peluang yang ada dan mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kota Probolinggo. Aktifnya Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kota Probolinggo mengindikasikan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan. Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kota Probolinggo bisa menjadi wadah yang strategis untuk memecahkan segala permasalahan pengelolaan hutan mangrove Kota Probolinggo. Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kota Probolinggo bisa menjadi saluran komunikasi dan informasi keseluruhan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan hutan mangrove di Kota Probolinggo. Upaya awal yang disarankan untuk dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo cq Dinas Perikanan dalam mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kota Probolinggo adalah memfasilitasi pertemuan untuk komunikasi semua stakeholder terkait guna membicarakan kondisi pengelolaan hutan mangrove Kota Probolinggo saat ini. Hasil pertemuan tersebut minimal mengandung informasi terkait kondisi pengelolaan hutan mangrove Kota Probolinggo saat ini dan adanya komitmen untuk menindaklanjuti kondisi tersebut yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut dan rencana aksi masing-masing stakeholder terkait.
English Abstract
The rapid development in coastal areas has led to the conversion of coastal land into industrial estates, residential areas, trade areas, fisheries farming areas, and areas of livelihood for residents. The pace of development without control is equivalent to its sustainability, will make development unsustainable. The most significant impact is the degradation of the coastal environment which causes disruption of coastal ecosystems. Like a chain there are parts that break up, so it won't function optimally. Coastal ecosystems store very high biodiversity, including coral reef, seagrass, estuary and mangrove ecosystems. Logging of mangrove forests and damage to mangrove forests due to the entry of industrial or household waste, makes mangrove forests unable to carry out their functions as a buffer for the life of coastal areas. Considering the impact if the damage to the mangrove forest is left behind and the level of damage currently occurring, the Government is very concerned about the rehabilitation of the mangrove forest, until it stipulates the Presidential Regulation No. 73 of 2012 concerning the National Strategy for Mangrove Ecosystem Management, which was followed up by the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 4 of 2017 concerning Policies, Strategies, Programs and Indicators of Mangrove Ecosystem Management Performance. How is the implementation of these legislation in 2019, has it been effective or not implemented in the coastal areas with mangrove. Starting from the regulation and the results of the research by Yuwono, et al. (2015), which stated that the destruction of mangrove forests in Probolinggo Municipality in 2010 had reached 38.8%, so this study was conducted. The research begins with analyzing the existing conditions of Probolinggo Municipality mangrove forest management based on the implementation of the regulations related to the mangrove. The results showed that the rehabilitation of the Probolinggo Municipality mangrove forest managed to reach 61 ha in the period of 2014-2017, exceeding the target if it was lowered from the national target for Probolinggo Municipality. It turned out that these results did not appear suddenly, but there was an accompanying process, namely the formation of the Probolinggo City Regional Mangrove Working Group as an implementation of Presidential Regulation No. 73 of 2012. Management of mangrove forests requires the participation of all parties. Mangrove forest management will succeed if it is supported by the participation of related parties including the government, the private sector or the community, both men and women, young or adult. Increased participation of women and men in all development lines is an implementation of Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. The main key to gender mainstreaming is increasing the role of equality, where the role can be exchanged, so that men and women can play an active role in development without exception in accordance with their respective capacities. Based on a Joint Circular letter between the State Minister for National Development Planning, the Minister of Finance, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Women's Empowerment and Child Protection stated that the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) was carried out through Planning and Budgeting of Gender Responsiveness (PPRG). The results showed that the PPRG activities had been carried out by the City Government of Probolinggo, and their implementation was in a very adequate category, but the PPRG in the management of mangrove forests, the City of Probolinggo was in a sufficient adequate category. PUG in the management of mangrove forests based on the results of sampling on the private sector and the community was found to be a very adequate category. If we are on average between the government, the private sector and the public, then the PUG category in Probolinggo Municipality mangrove forest management is adequate category. The prognosis of the possibility of future conditions of mangrove forest management needs to be known, so that steps can be prepared to maintain the achievements that have been obtained so that the management of mangrove forests can be sustainable. As a basis for prognosis, it is necessary to examine how the perceptions and participation of men and women in the management of mangrove forests in Probolinggo Municipality. Based on the results of the study, out of 1.155 respondents' samples indicated that perceptions of men and women were in adequate status, and the participation of men and women was in sufficient adequate status. Hopefully this result is quite encouraging for now, but there is no guarantee for the future whether fixed or increasing, given the latest conditions from the results of the study, it is known that the Regional Mangrove Working Group of Probolinggo Municipality is the driving force for the conservation and rehabilitation of the Probolinggo Municipality mangrove forest, has been suspended since 2017. The results of the identification of components of the mangrove forest management model with a gender perspective found that the variables of local wisdom, perception, knowledge, information, commitment, and communication influence the level of participation in the mangrove forest management model with a gender perspective, a case study in Probolinggo Municipality. The results of the significance test using the Z test obtained Z count more than Z table 1.96, sequentially obtained Z count 4.99 for local wisdom, 7.61 for perception, 9.72 for knowledge, 17.16 for information, 17.63 for commitment, and 22.59 for communication, which means that local wisdom has little influence on participation, perceptions and knowledge have sufficient influence on participation, information and commitment influence participation, and communication greatly influences participation in mangrove forest management models with a gender perspective, case studies in Probolinggo Municipality. The SWOT analysis results obtained SWOT coordinates (-0.30;-0.02), these coordinates indicate the current management of mangrove forest in quadrant IV, meaning that in the most vulnerable position, there are too many weaknesses and challenges in the management of Probolinggo Municipality mangrove forest. The recommended strategy is to use a defensive strategy that is implemented by carrying out routine activities in a persistent manner to maintain existing performance, and to improve it slowly by paying attention to all existing strengths and opportunities and reactivating the Regional Mangrove Working Group of Probolinggo Municipality. The active Regional Mangrove Working Group in Probolinggo Municipality indicates a high commitment from the Probolinggo City Government in the management of sustainable mangrove forests. The Regional Mangrove Working Group of Probolinggo Municipality can be a strategic place to solve all the problems of the management of the Probolinggo Municipality mangrove forest. The Probolinggo Municipality Regional Mangrove Working Group can be a communication and information channel for all stakeholders in carrying out conservation, rehabilitation and utilization of mangrove forests in Probolinggo Municipality. The initial effort suggested by the Probolinggo City Government in the Fisheries Agency in reactivating the Regional Mangrove Working Group in Probolinggo Municipality was to facilitate a meeting for communication of all relevant stakeholders to discuss the current conditions of Probolinggo mangrove forest management. The results of the meeting contained at least information regarding the current condition of the management of Probolinggo Municipality mangrove forests and the commitment to follow up on these conditions as outlined in the follow-up plan and action plan of each related stakeholder.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/583.763/AND/p/2019/0419042559 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan, Mangrove, Gender,Management, Mangrove, Gender |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 583 Magnoliopsida (Dicotyledons) > 583.7 Rosidae > 583.76 Myrtales > 583.763 Rhizophoraceae and Sonneratiaceae |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Magister Pengelolaan Lingkungan, Program Pascasarjana |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 23 Aug 2022 06:26 |
| Last Modified: | 23 Aug 2022 06:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193443 |
![[thumbnail of ARIEF YUDI ANDHIKA.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ARIEF YUDI ANDHIKA.pdf Download (16MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |