Wibowo, Putri Sakina (2019) Analisis Hukum Syarat Sertifikasi Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waka. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan kewenangan yang bersumber dari Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah mengenai Wakaf dan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Ketentuan Pasal 27 Permenag Nomor 73 tahun 2013 mensyaratkan Notaris yang menjadi PPAIW harus memiliki sertifikasi yang diterbitkan Kementerian Agama. Pengaturan mengenai sertifikasi kompetensi ini hingga saat ini belum terdapat pengaturan lebih lanjut. Hal mana dalam kaca mata hukum dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan norma secara prosedural atas sertifikasi Notaris sebagai PPAIW. Kekosongan norma ini membawa implikasi hukum tidak dapat dilaksanakannya kewenangan Notaris sebagai PPAIW, sehingga belum ada satupun Notaris yang memperoleh sertifikasi sebagai PPAIW. Sedangkan fakta di lapangan menunjukan bahwa peran Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf diperlukan guna membantu peran dari Kantor Urusan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka ditarik kesimpulan bahwa apabila dilihat dari sejarah wakaf dan jabatan Notaris yang tidak pernah bersinggungan sebelumnya, kekhususan dalam pembuatan AIW, serta tidak adanya trust dari masyarakat bagi Notaris dalam pembuatan AIW, maka sertfikasi Notaris sebagai PPAIW mutlak diperlukan. Aturan terkait sertifikasi tersebut senyatanya telah harmonis secara vertikal maupun horizontal sehingga guna penyempurnaan hanya perlu dilakukan pengaturan yang lebih rinci terkait sertifikasi Notaris sebagai PPAIW. Serta apabila Notaris yang bukan PPAIW namun membuat Akta Ikrar Wakaf, maka akta tersebut adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formal dari pembuatan akta otentik.
English Abstract
The competence of Public Notary as Wakaf Pledge Officer is an authority that has been given by Article 15 verse (3) Laws Number 30 of 2004 on Notary Public Profession, as amended by Laws number 2 of 2014 on the Amendment of Laws number 30 of 2004 on Notary Public Profession. Even more about that competence has been regulated on Article 37 verse (40 and verse (5) Government Regulations of Wakaf and Regulations of Ministry of Religious Affairs Number 73 of 2013. The stipulation of Article 27 Regulations of Ministry of Religious Affairs Number 73 of 2013 requires that Public Notary who want to be Wakaf Pledge Officer must have a certificate that published by Ministry of Religious Affairs. The regulation about the certificate of competency until now there has been no further regulation at all. Which case in the law can be said as an absence of norm on precedural of certificating Public Notary as Wakaf Pledge Officer. This absence of norm is causing an implication of law that Public Notary cannot fulfilling the competence as Wakaf Pledge Officer, so until now there has not been any Public Notary that certificate as Wakaf Pledge Officer. But there is a fact that the Public Notary’s role as Wakaf Pledge Officer is needed to help to fullify the function of Ministry of Religious Affairs. This research is using normatif juridical research, and using statute approach and historical approach. Based on the result of this research, there is conclusion that from the history of wakaf and Public Notary Profession has never been in touch at all, the specialty in the making of Wakaf Pledge Deed, as well as there is no trus from the society for the Public Notary in the making of Wakaf Deed, then the certificate of Public Notary as Wakaf Pledge Officer is absolutely needed. The regulation about the certificate in reality is in harmony as vertically or horizontally so the need for perfection is only needed by making more specific relgulation about the certificate of Public Notary as Wakaf Pledge Officer. And if a Public v Notary who is not a Wakaf Pledge Officer that made the Wakaf Deed, that Deed is considered null and void because it did not complete the formal requirements that needed from the making of authentic deed.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.002 3/WIB/a/2019/041902036 |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Syarat Sertifikasi, Notaris, Pembuat Akta Ikrar Wakaf |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 08 Jul 2022 03:04 |
| Last Modified: | 08 Jul 2022 03:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/191746 |
![[thumbnail of PUTRI SAKINA WIBOWO.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PUTRI SAKINA WIBOWO.pdf Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |