Proses Politik Dalam Perumusan Kebijakan Anggaran Negara Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Safri, - (2019) Proses Politik Dalam Perumusan Kebijakan Anggaran Negara Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan pemerintah negara tersebut. Ada pembagian kekuasaan politik negara yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif. Sejalan dengan itu kehidupan demokrasi ditandai oleh partisipasi masyarakat dalam pemilu yang menghasilkan DPR. Sistem multipartai akan menciptakan koalisi partai politik (parpol) di legislatif sebagai pendukung eksekutif. Koalisi terbentuk karena adanya satu kesamaan pandangan dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik dan stabil. Koalisi yang terbentuk di Indonesia dimaksudkan untuk mempermudah proses pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini tentang “Proses Politik Dalam Perumusan Kebijkan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Masalah penelitian ini dirumuskan : 1) Bagaimanakah proses politik yang terjadi dalam proses penyusunan kebijakan anggaran, khususnya penyusunan kebijakan APBN? 2) Bagaimanakah peran dan relasi masing-masing aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBN di DPR-RI? Dan 3) Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat proses penyusunan kebijakan APBN di DPR-RI? Teori yang dijadikan acuan adalah teori ekonomi analitis Musgrave (1959), Hans Dieter dan Klingemann (1999) tentang Partai Politik, dan Wildavsky dan Caiden (2004) yang menghubungkan antara anggaran dengan kebijakan publik. Menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Interaktif yang digagas oleh Matthew B. Miles (2014). Hasil penelitian dapat dijelaskan seperti berikut: Proses penyusunan kebijakan anggaran, khususnya penyusunan kebijakan APBN meliputi proses administrasi dan proses politik dimana terjadi perubahan pendekatan (reformasi) proses penganggaran dari model dual budgeting ke sistem unified budget. Dewan tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi budgetingnya karena meyetujui APBN sebagai produk kebijakan anggaran belanja yang tidak bersentuhan dengan rakyat. Dan dalam pembahasan proses politik kebijakan di DPR terlihat kurang harmonisnya hubungan antara koalisi parpol pendukung pemerintah dengan koalisi parpol non pemerintah (oposisi). Untuk memaksimalkan peran DPR dalam proses politik pembahasan kebijakan anggaran maka perlu dilakukan usaha peningkatan kompetensi untuk para anggota dewan secara umum, dan khususnya kompetensi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja untuk Badan Anggran DPR agar bisa mengikuti pembahaan Nota Keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga xi akan diperoleh produk APBN yang berkualitas. Perlu forum secara periodik untuk mengurangi ketegangan (konflik kepentingan) antara koalisi parati politik pro pemerintah dengan koalisi partai poltik “oposisi” terhadap pemerintah. Mendahulukan kepentingan negara dan warga masyarakat miskin, sehingga muncul anggran pro rakyat.

English Abstract

Democracy is a system of government of a country as an effort to realize people's sovereignty over the state to be carried out by the state government. There is a division of state political power, namely the legislative, executive and judicial branches. In line with that the life of democracy is characterized by public participation in elections that produce the DPR. The multiparty system will create a coalition of political parties (political parties) in the legislature as executive supporters. Coalitions are formed because of one common view in implementing a good and stable system of government. The coalition formed in Indonesia is intended to facilitate the process of discussion and approval of the State Budget (APBN) and the State Budget for Change (APBN-P) to be effective and efficient. This research is about the "Political Process in the Formulation of the National Policy on National Income and Expenditures (APBN) at the Indonesian House of Representatives (DPR-RI). The problem of this research is formulated: 1) What is the political process that occurs in the process of preparing budget policies, especially the preparation of APBN policy? 2) What are the roles and relations of each actor in the APBN policy-making process in the DPR-RI? And 3) What factors support and hinder the process of formulating the APBN policy in the DPR-RI? The theory used as a reference is the analytical economic theory of Musgrave (1959), Hans Dieter and Klingemann (1999) about Political Parties, and Wildavsky and Caiden (2004) which connect the budget with public policy. Using qualitative research methods, while the data analysis technique uses the Interactive Model initiated by Matthew B. Miles (2014). The results of the study can be explained as follows: The process of budget policy formulation, particularly the formulation of APBN policies, includes administrative processes and political processes where there is a change in the budgeting process (reform) approach from the dual budgeting model to the unified budget system. The Board is not optimal in carrying out its budgeting function because it approves the State Budget as a product of a budget policy that does not come into contact with the people. And in the discussion of the political policy process in the DPR, there seemed to be a lack of harmony between the coalition of political parties supporting the government and the coalition of non-government political parties (opposition). To maximize the role of the DPR in the political process of discussing budget policy, it is necessary to increase competency efforts for board members in general, and in particular the competencies related to the principles of performance-based budgets for the Parliamentary Anggran Agency in order to be able to participate in the Government Note. So that quality APBN products will be xiii obtained. A forum is needed periodically to reduce tensions (conflicts of interest) between the coalition of pro-government political parties and the coalition of political parties "opposition" to the government. Prioritize the interests of the state and citizens of the poor, so that pro-people appear.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DIS/336.343 2/SAF/p/2019/061911214
Uncontrolled Keywords:	Politik, Proses, Formulasi, Kebijakan, Nasional, Anggaran,-Politics, Process, Formulation, Policy, National, Budget
Subjects:	300 Social sciences > 336 Public finance > 336.3 Public debt and expenditures
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	24 May 2022 07:27
Last Modified:	24 May 2022 07:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190739

Text SAFRI (2).pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item