Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Ppats Pasca Terpenuhinya Ppat Di Daerah (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang).

Bimantoro, Syena Handoko and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. and Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. (2020) Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Ppats Pasca Terpenuhinya Ppat Di Daerah (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang penulisan skripsi ini berangkat dari permasalahan yang masih banyak terjadi di lapangan terkait masih banyaknya ditemukan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal jumlah maupun kebutuhan akan formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah pada suatu daerah tersebut telah terpenuhi. Hal yang demikian dapat dilihat contohnya di Kota Malang, yang mana masih ditemukan Camat sebagai PPATS di Kota Malang. Di satu sisi jumlah maupun kebutuhan formasi akan PPAT di Kota Malang sudah terpenuhi. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk menganalisis permasalahan terkait dengan eksistensi dari PPATS yang formasi atau kebutuhan akan PPAT pada suatu daerah telah terpenuhi dan juga mengenai akibat hukum dari akta yang dibuat oleh PPATS tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: 1) Bagaimana eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ketika formasi atau kebutuhan akan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah terpenuhi? dan 2) Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang formasi atau kebutuhan akan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada suatu daerah telah terpenuhi? Adapun penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam hal ini terdiri dari Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang” dan Data Sekunder yang penulis peroleh dari berbagai macam literatur yang sesuai dengan pembahasan yang penulis teliti. Berkаitаn dengаn teknik sаmpling, maka dаlаm penelitiаn ini peneliti menerаpkаn nonprobаbility sаmpling dengаn teknik purposive sаmpling sebаgаi suаtu cаrа xi sаmpling dengаn teknik pengаmbilаn sumber dаtа menggunаkаn pertimbаngаn tertentu. Dari adanya analisis yang dilakukan oleh penulis atas permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwasannya keberadaan dari PPATS yang ada di Kota Malang saat ini, yang ketika formasi atau kebutuhan akan PPAT telah terpenuhi hingga saat ini masih memiliki eksistensi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana layaknya PPAT pada umumnya. Kemudian, akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPATS di Kota Malang yang formasi atau kebutuhan akan PPAT telah terpenuhi masih tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau dengan kata lain produk hukum yang dihasilkan disini masih dianggap sah dan berlaku di masyarakat.

English Abstract

The background for writing this thesis departs from the problems that still occur in the field related to the fact that there are still many appointments of Temporary Land Deed Making Officials (PPATS) by the National Land Agency (BPN). Even though the number and the need for the formation of Land Deed Making Officials in an area have been met. This can be seen for example in Malang City, where the Head of Sub-district is still found as PPATS in Malang City. On the one hand, the number and formation need of PPAT in Malang City have been met. This condition attracts the attention of the author to analyze problems related to the existence of PPATS whose formation or need for PPAT in an area has been met and also regarding the legal consequences of the deed made by the PPATS. Departing from these problems, in the end the authors draw 2 (two) problem formulations that are used as limitations in the authors research. As for the formulation of these problems, namely: 1) How is the existence of the Temporary Land Deed Making Official when the formation or need for Land Deed Making Officials has been met? and 2) What is the legal consequence of deeds made by the Temporary Land Deed Officials whose formation or requirements for Land Deed Making Officials in an area have been met? This writing is done by using juridical empirical research methods and using a sociological juridical approach. obtain from various kinds of literature in accordance with the discussion that the author studied. With regard to the simpling technique, in this research the researcher applies non-probability matching with the technique of purposive sampling as a similar way with the technique of drawing sources of data using certain considerations. From the analysis carried out by the author on the existing problems, it can be concluded that the existence of PPATS in Malang today, when the formation or need for PPAT has been fulfilled up to now still has an existence in carrying out its duties and functions as appropriate. PPAT in general. Then, the legal consequence xiii of the deed made by PPATS in Malang City that the formation or need for PPAT has been fulfilled still has binding legal force or in other words the legal products produced here are still considered valid and valid in society.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010195
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	19 May 2022 02:39
Last Modified:	19 May 2022 02:39
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190611

Text (DALAM MASA EMBARGO) SYENA HANDOKO BIMANTORO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item