Implementasi Pasal 6 Ayat 1 Huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Yusmar, Raffika and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. and Agus Yulianto, S.H., M.H. (2021) Implementasi Pasal 6 Ayat 1 Huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, pemilihan masalah hukum ini mempunyai latar belakang karena Kota Malang sendiri beberapa tahun belakangan sudah memulai merehabilitasi pasar tradisional yang telah ada semenjak lama. Pasal 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 menjelaskan mengenai macam perencanaan fisik terhadap pasar tradisional yang akan di rehabilitasi sebagai faktor utamanya. Selanjutnya dalam Pasal 8 dan 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 merupakan pasal penjelas bagi apa saja yang dimaksut dalam perencanaan fisik untuk rehabilitasi pasar tradisional. Namun pada kenyataannya, di Kota Malang sendiri tidak semua pasar tradisional yang di rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 terutama seperti yang ada dalam pasal penjelas yang disebutkan dalam Pasal 8 dan 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012. Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang? (2) Apa kendala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan perencanaan fisik rehabilitasi pasar tradisional dan bagaimana upaya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk menanggulangi kendala perencanaan fisik rehabilitasi pasar tradisional di Kota Malang? Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, bahwa implementasi kebijakan memiliki 5 unsur yaitu standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar xii Tradisional Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kurang efektif.

English Abstract

In this thesis , the selection of this legal issue has a background because the City of Malang itself in recent years has begun to rehabilitate traditional markets that have existed for a long time. Article 6 of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2012 explains the types of physical planning for traditional markets to be rehabilitated as the main factor. Furthermore, Articles 8 and 9 of Permendagri Number 20 of 2012 are explanatory articles for what is meant by physical planning for the rehabilitation of traditional markets. But in reality, in Malang City itself, not all traditional markets are rehabilitated in accordance with the provisions contained in Article 6 of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2012 especially as contained in the explanatory articles mentioned in Articles 8 and 9 of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2012. Based on the With the above background, this thesis raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of Article 6 of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2012 concerning Management and Empowerment of Traditional Markets at the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Malang City? (2) What are the obstacles of the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Malang City in carrying out the physical planning of the rehabilitation of traditional markets and how are the efforts of the Department of Cooperatives, Industry and Trade to overcome the obstacles of physical planning for the rehabilitation of traditional markets in Malang City? Based on the theory of policy implementation from Donald Van Meter and Carl Van Horn, that policy implementation has 5 elements, namely policy standards and objectives, resources, communication between implementing agencies, xiv characteristics of implementing agents, and social, economic and political environmental conditions, it can be concluded that implementation Article 6 Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2012 concerning Management and Empowerment of Traditional Markets Studies at the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Malang City is less effective.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010026
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Rehabilitasi, Pasar Tradisional , Implementation, Rehabilitation, Traditional Market
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	18 May 2022 07:54
Last Modified:	18 May 2022 07:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190584

Text (DALAM MASA EMBARGO) RAFFIKA YUSMAR.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item