Dasar Pertimbangan Hakim Praperadila Dalam Penetapan Tersangkan Yang Di Lakukan Oleh Penyidik Terhapad Pt Veritama Properti

Farraz, Ilminabil Ahmad and Faizin Sulistio, S.H., LL.M., PhD. and Fines Fatimmah, S.H., M.H. (2020) Dasar Pertimbangan Hakim Praperadila Dalam Penetapan Tersangkan Yang Di Lakukan Oleh Penyidik Terhapad Pt Veritama Properti. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menangkat permasalahan terkait DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILA DALAM PENETAPAN TERSANGKAN YANG DI LAKUKAN OLEH PENYIDIK TERHAPAD PT VERITAMA PROPERTI. Padahal pada sejatinya peraturan perundangundangan di Indonesia, termasuk Kitab Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung telah mengatur dan melindungi mengenai pelaksanaan praperadilan antara penyidik dan tersangka untuk melanjutkan pada tahap berikutnya dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Praperadilan. Namun pada faktanya, implementasi atau pelaksanaan dari peraturan yang mengatur tentang kewenangan praperadilan dicederai oleh salah satu hakim dalam Putusan Nomor 17/PID.PRA/2019/PN.PST, dimana mencederai hak yang diberikan oleh hakim. Dimana hakim telah menguji tentang kebenaran alat bukti. Berdasarkan penjelasan tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama mengenai alat bukti yang digunakan oleh penyidik telah memenuhi kecukupan minimal alat bukti dalam menetapkan PT Vitrama sebagai tersangka, dan yang kedua adalah mengenai pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No 17/PID.PRA/2019/PN.PST telah mempertimbangkan kecukupan alat bukti dalam penetapan tersangka. Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Untuk bahan hukum yang digunakan berupa bahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan situs terpercaya di internet. xi Untuk mengetahui bagaimana jawaban rumusan masalah yang telah penulis paparkan, penulis menggunakan pendekatan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan kewenangan Lembaga pra-pradilan. Dengan melihat ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara yang penulis bahas telah mencederai dua peraturan tersebut. Kesimpulan dari penelitian penulis yaitu bahwa tindakan penyidik dalam proses perkara Praperadilan ini sebenarnya sudah dapat memenuhi syarat administrasi untuk melanjutkan kepada pengadilan negeri. Namun hal yang disayangkan, hakim telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga putusannya tidak berdasar hukum yang berlaku.

English Abstract

In this study, the author raises a problem related to the BASIC CONSIDERATION OF PRAPERADILA JUDGES IN THE DETERMINATION OF CONSIDERED BY INVESTIGATORS OF PT VERITAMA PROPERTI. Whereas in fact the laws and regulations in Indonesia, including the Criminal Procedure Code, the Constitutional Court Decisions, the Supreme Court Regulations have regulated and protected the pretrial implementation between investigators and suspects to proceed at the next stage with the authority that has been given to the pretrial institution. But in fact, the implementation or implementation of the regulations governing pretrial authority was injured by one of the judges in Decision Number 17/PID.PRA/2019/PN.PST, which injures the rights given by the judge. Where the judge has tested the correctness of the evidence. Based on this explanation, this paper raises the formulation of the first problem regarding the evidence used by investigators having met the minimum adequacy of evidence in determining PT Vitrama as a suspect, and the second is regarding the judge's consideration in the pretrial decision No. 17/PID.PRA/2019/PN.PST has considered the adequacy of evidence in determining a suspect. This paper uses a type of normative juridical research, namely by examining and analyzing the problems the writer raises. The approach method used is the statutory approach and the case approach. Legal materials used are in the form of laws and regulations, books, journals and trusted websites on the internet. To find out how to answer the problem formulations that the author has described, the author uses a statutory approach such as Law Number 8 of 1982 concerning Criminal Procedure Law and the Decision of xiii the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 regarding the expansion of the authority of pre-trial institutions. By looking at these provisions, it can be seen that the judge's decision in the case which the author discussed has violated the two regulations. The conclusion of the author's research is that the investigators' actions in the pretrial case process actually fulfilled the administrative requirements to proceed to the district court. However, the unfortunate thing is that the judge has exceeded the authority granted by law so that the decision is not based on the applicable law.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010192
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	17 May 2022 05:48
Last Modified:	17 May 2022 05:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190515

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ilmi Nabil.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item