Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Putusan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Ancaman Pidana Terhadap Hakim Yang Korupsi

Bhagaskara, Bima and Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. and Solehuddin, S.H., M.H. (2021) Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Putusan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Ancaman Pidana Terhadap Hakim Yang Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Analisa Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhi putusan pidana di bawah ketentuan minimum ancaman pidana terhadap hakim yang korupsi. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penjatuhan hukuman pidana yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan paragraf diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Amir Fauzi Terhadap Tindakan Pidana Korupsi pada Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/ Tpk/2015/PN.Jkt.Pst? (2) Bagaimana akibat hukum dari penjatuhan hukuman pidana penjara dibawah ketentuan minimum pada Putusan nomor 127/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Jkt.Pst? Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi). Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa analisa Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat di jatuhkan kepada terpidana tersebut karena terpidana di tetapkan sebagai Justice Collaborators yang di mana terdakwa bukan pelaku utama melainkan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, yang menjadikan terdakwa tersebut mendapatkan keringanan dalam penjatuhan pidana penjara menjadi 2 tahun.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Analysis of Article 12 letter c of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in imposing criminal decisions under the minimum provisions of criminal threats against judges who are corrupt. The choice of the theme was motivated by the imposition of criminal penalties that were not in accordance with applicable regulations. Based on the paragraph above, this research raises the formulation of the problem: (1) A starting point would be for the judge's consideration in deciding the case of Amir Fauzi Against the Criminal Acts of Corruption in Decision Number: 127/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Jkt.Pst? (2) What are the legal consequences of imposing a prison sentence under the minimum provisions in Decision number 127/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Jkt.Pst? To answer the above problems, this research uses a normative juridical method, using a statutory approach. Legal research is carried out using legal materials analysis techniques using the interpretation method (interpretation). From the results of the research The authors are able to find solutions to current issues by utilizing the methods described above the Analysis of Article 12 letter c of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption is a criminal offense cannot be imposed on the convict because the convict was appointed as Justice Collaborators where the defendant was not the main actor but was a witness to the cooperating perpetrator, which made the defendant get leniency in the sentence of imprisonment to 2 years.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010117
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	13 May 2022 07:41
Last Modified:	13 May 2022 07:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190458

Text (DALAM MASA EMBARGO) Bima Bhagaskara.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item