Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Kota Tangerang Selatan.

Febriano, Ardya Davio and Agus Yulianto, S.H., M.H. and Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. (2021) Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Kota Tangerang Selatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Kota Tangerang Selatan. Jika diteliti lebih lanjut, penulis menemukan dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sehingga ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020. Yang dimana didalam mengatur mengenai refocusing APDB Kota Tangerang Selatan 2020 untuk penanganan COVID-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Kota Tangerang Selatan serta Apa hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di ix Kota Tangerang Selatan? Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data tersebut diambil dari hasil wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2020 Dengan melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020, dengan total penyesuaian Selisih Lebih/ Kurang setelah Penyesuaian Rp 249.350.271.104,00 yang nantinya akan dialokasikan sebagai Belanja bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/ atau penanganan COVID- 19 Penyediaan jaring pengamanan sosial dan Penanganan dampak ekonomi. Dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa hambatan, diantaranya: proses realokasi yang singkat mengingat ada beberapa pedoman yang harus dipatuhi dalam proses alokasi agar tidak menurunkan capaian kerja serta turunnya kualitas pelayanan umum. dalam mencari barang-barang kebutuhan penanganan dan pencegahan COVID-19 seperti Alat Kesehatan yang sulit di cari pada masa itu, kebutuhan masker yang sangat tinggi namun ketersediaan barang pada saat itu sangat sedikit. Akibat dari sedikitnya ketersediaan barang dan dana tersebut harus terserap sehingga digunakan sebagai insentif bagi tim SATGAS COVID-19 Kota Tangerang Selatan dalam menjaga serta mensosialisasikan tentang COVID- 19.

English Abstract

The authors of this study raised the issue of the Implementation of Law No. 2 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of the Corona Virus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) And/Or In Order to Face Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability in South Tangerang City. If further researched, the author found in the implementation of the mandate of Law No. 2 of 2020 so that the Regulation of the Mayor of South Tangerang No. 17 of 2020 on the Second Amendment to the Mayor Regulation No. 59 of 2019 concerning the Description of The Regional Budget for Fiscal Year 2020. Which in the set about refocusing APDB South Tangerang City 2020 for the handling of COVID-19 in the south Tangerang city area. Based on the background above, the problems raised in this study are How to implement Law No. 2 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability For The Handling of Corona Virus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) And/Or In Order to Face Threats That Endanger the National Economy And/Or Financial System Stability in South Tangerang City and What are the obstacles and settlement efforts in the implementation of Law No. 2 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability For The Handling of Corona Virus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) And/Or In Order to Face Threats That Endanger the National Economy And/or Financial System Stability in The City of South Tangerang? To answer the above problems, the research used by the author is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The data was taken from an interview with the Regional Financial and Asset Management Agency of South Tangerang City. xi Based on the discussion, it can be concluded that the Tangerang City Government stipulates South Tangerang Mayor Regulation No. 17 of 2020 by adjusting the Budget Year 2020 Budget, with the total adjustment of Difference More / Less after adjustment Rp 249,350,271,104.00 which will be allocated as Spending in the field of Health and other matters related to Health in the framework of prevention and / or handling of COVID-19 Provision of social safety nets and handling of economic impacts. In the implementation there are several obstacles, among others: a short reallocation process considering there are several guidelines that must be adhered to in the allocation process so as not to decrease work achievements and decrease the quality of public services. in search of goods for handling and prevention of COVID-19 such as medical devices that were difficult to find at that time, the need for masks was very high but the availability of goods at that time was very little. As a result of the lack of availability of goods and funds must be absorbed so that it is used as an incentive for the COVID-19 Task Force team in South Tangerang city in maintaining and socializing about COVID-19.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010110
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 13 May 2022 02:39
Last Modified: 13 May 2022 02:39
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190415
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
ARDYA FEBRIANO.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item