Efektivitas Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ( Studi Kasus Di Bpbd Kepanjen Kabupaten Malang)

Salelenggu, Anna Brulita Tio Fani and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., and Agus Yulianto, S.H., M.H. (2021) Efektivitas Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ( Studi Kasus Di Bpbd Kepanjen Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, membahas tentang Efektiitas Pasal 23 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang dengan studi Kasus di BPBD Kepanjen Kabupaten malang. Penelitian ini di latar belakangi oleh minimnya keikutsertaan lembaga usaha di Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dimana yang seharusnya peran lembaga usaha perlu dimaksimalkan dengan mengaju kepada Perka Nomor 12 Tahun 2014, bahwa peran lembaga usaha tidak saja bergerak pada tindakan pasca bencana, melainkan turut serta dalam kegiatan pra bencana (mitigasi) dan kebencanaan (evakuasi). Dari latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah menjadi tiga yaitu pertama, Bagaimana Efektivitas Pasal 23 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang ? yang kedua, Apakah faktor penghambat peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana Kabupaten Malang ? dan yang Ketiga Bagaimana solusi hukum terhadap Penyelenggaraan Peran Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana di Kabupten Malang ? Penulisan penelitian menggunakan metode penelitiaan hukum Socio Legal dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yang yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik secara deskirptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dari hasil penelusuran penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut tidak efektif, hal ini dikarenakan tidak adanya sinkronisasi dengan Perka nomor 12 tahun 2014 sehingga membuat peraturan tersebut sifatnya general. xi Faktor penghambat peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana adalah Peraturan Daerah itu sendiri yang berakibat juga pada penegakkan hukumnya. Pemerintah Daerah tidak menerapkan hukum yang berupa teguran maupun denda, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana hanya berdasarkan hati nurani saja, bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bagus. Untuk meningkatkan peran Lembaga dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Malang pemerintah melakukan upaya atau solusi hukum yaitu pembentukan sadar bencana dan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Peran lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana.

English Abstract

This thesis discusses the effectiveness of Article 23 of Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Disaster Management in Malang Regency with a case study at BPBD Kepanjen Malang Regency. This research is motivated by the minimal role of business institutions in the implementation of disaster management. Where the role of business institutions should be maximized by referring to Perka Number 12 of 2014, that the role of business institutions is not only engaged in post-disaster actions, but also participates in pre-disaster (mitigation) and disaster (evacuation) activities. From the problem above, the researcher formulates two problems, namely first, the effectiveness of Article 23 of Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Disaster Management in Malang Regency? and second, what are the inhibiting factors for the role of business institutions in disaster management in Malang Regency? The writing of the research uses thelegal research method Socio Legal with a Sociological Juridical research approach that is connected to the legislation. The legal material obtained will be analyzed using a qualitative descriptive technique, namely a method that aims to provide an overview of an object of research that is studied through samples or data that have been collected and make conclusions that are generally accepted. ineffective, this is because there is no synchronization with Perka number 12 of 2014 so that the regulation is general in nature. The inhibiting factor for the role of business institutions in disaster management is the Regional Regulation itself which also results in law enforcement. Local governments do not apply laws in the form of warnings or fines, so that the implementation of disaster management is only based on conscience, not caused by good government policies.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010109
Uncontrolled Keywords:	Efektivitas, Faktor Penghambat, Lembaga Usaha , Effectivity, Inhibiting Factors, Business Institutions
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	13 May 2022 02:30
Last Modified:	13 May 2022 02:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190412

Text (DALAM MASA EMBARGO) ANNA BRULITA TIO FANI SALELENGGU.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item