Relevansi Pidana Peringatan Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hizati, Anisa Nurul and Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. and Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M. (2021) Relevansi Pidana Peringatan Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan analisis yuridis pidana peringatan sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pilihan tema tersebut, dilatar belakangi oleh rumusan sanksi dalam UU SPPA yang menyatakan sanksi peringatan sebagai pidana pokok bagi anak. Dalam hal ini, anak akan diberikan pidana berupa peringatan atas tindak pidana yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu : (1) Apakah sanksi peringatan relevan dijadikan sebagai bagian dari pidana pokok dalam UU SPPA? (2) Apa urgensi reformulasi pidana peringatan dari pidana pokok dalam UU SPPA? Kemudian karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach ), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis (1) Penafsiran gramatikal, (2) Penafsiran sosiologis, (3) Penafsiran teleologis. Hasil analisis menggunakan metode tersebut di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu rumusan sanksi peringatan sebagai pidana pokok dalam UU SPPA tidak lagi relevan dikarenakan konteks ‘peringatan’ dalam orientasi ide dasar pidana tidak memiliki makna yang sama, perkara yang melalui proses peradilan tidak efisien jika putusan yang ditetapkan hanya berupa peringatan, rumusan tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of Child) dan hak-hak anak. Urgensi reformulasi dari rumusan tersebut yaitu: anak akan mendapat stigma/label negatif dari lingkungannya, anak akan kesulitan kembali ke dalam lingkungannya karena stigma/label tersebut, kelak dewasa anak akan kesulitan mendapat pekerjaan karena jejak/riwayat hidupnya (sebagai mantan narapidana) sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupannya.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of juridical analysis of warning crimes as the main crime in Law Number 11 of 2012 about Juvenile Justice System. The choice of this theme is motivated by the formulation of sanctions in the Juvenile Justice System, that states warning sanctions are the main criminal sanctions for children. In this case, the child will be given a criminal sanction in the form of a warning for the criminal act he committed as a form of criminal responsibility. In this regard, this paper raises two problem formulations, namely: (1) Is the relevant warning sanction made as part of the main crime in theJuvenile Justice System? (2) What is the urgency of reformulation of the warning criminal sanctions of the main crimes in the Juvenile Justice System? Then this paper uses a normative juridical research method with the Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. The sources of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using analytical techniques (1) grammatical interpretation, (2) sociological interpretation, (3) teleological interpretation. The results of the analysis using the method mentioned above, the author obtained an answer to the existing problem, namely the formulation of warning sanctions as the main crime in the SPPA Law is no longer relevant because the context of 'warning' in the orientation of the basic idea of criminal sanctions does not have the same meaning, cases that go through the judicial process. It is not efficient if the decision is only in the form of a warning, the formula is contrary to the principle of the best interests of the child and children's rights. The urgency of reformulation of the formula is: children will get a negative stigma/label from their environment, children will have difficulty returning to their environment because of the stigma/label, later adult children will find it difficult to get a job because of their traces/life history (as ex-convicts) so they cannot live his life.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010190
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	13 May 2022 02:19
Last Modified:	11 Dec 2023 04:15
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190409

Text ANISA NURUL HIZATI.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item