Mundzir, Hudriyah (2019) Makna Asas Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Yang Berkeadilan Lingkungan). Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Politik hukum adalah kebijakan hukum atas regulasi yang akan diberlakukan dengan menulis peraturan baru atau mengganti yang lama untuk mencapai tujuan nasional. Politik hukum pada undang-undang batubara, mineral, dan pertambangan yang mendukung kepentingan negara dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap peraturan yang berlaku tentang batubara, mineral dan pertambangan yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan implikasi. Paradigma penguasaan tanah oleh negara harus dijadikan sebagai paradigma baru dalam land reform. Karena itu, harus ada interpretasi ulang tentang konsep tanah pendudukan oleh negara yang sejalan dengan perkembangan UU Batubara, Mineral, dan Pertambangan berdasarkan semangat pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis untuk UU Batubara, Mineral, dan Pertambangan yang mendukung kepentingan bangsa. Aspek keberpihakan untuk kepentingan bangsa adalah asas Batubara, UU Mineral dan Pertambangan. Prinsip untuk mendukung bangsa kepentingan mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaan undang-undang, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menekankan pada kepentingan bangsa. Artinya, kepentingan bangsa harus lebih diprioritaskan daripada investor. Tetap saja, negara harus memperhitungkan kepentingan investor.
English Abstract
Law politics is a legal policy on regulation that will be put into effect by writing new regulations or replacing the old ones in order to achieve national goals. Law politics on coal, mineral and mining act supporting nation interest may impel different interpretation on prevailing regulation of coal, mineral and mining which in the end result in different implications. Paradigm of land occupation right by the state should be made as new paradigm in land reform. Therefore, there should be re-interpretation on the concept of land occupation by the state which is in line with the development of Coal, Mineral and Mining Act based on the spirit of chapter 33 of 1945 National Law of Indonesia as philosophical foundation for Coal, Mineral and Mining Act supporting nation interest. Partiality aspect for nation interest is the principle of Coal, Mineral and Mining Act. The principle for supporting nation interest requires that in the implementation of the act, either central government or regional government should emphasize on nation interest. It means that nation interest should be prioritized more than those of investors. Still, the state should take the investors’ interest into account.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/343.077/MUN/m/2019/061904805 |
| Uncontrolled Keywords: | MINING LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.077 Mineral industries |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 12 May 2022 08:04 |
| Last Modified: | 12 May 2022 08:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190376 |
![[thumbnail of Hudriyah Mundzir.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Hudriyah Mundzir.pdf Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |