Analisis Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Yang Bersifat Konstitutif Terkait Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia

Bhai, Aelredius and Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD. and Diah Pawestri Maharani, SH., M.H. (2021) Analisis Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Yang Bersifat Konstitutif Terkait Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang bersifat konstitutif terkait perceraian,di Indonesia. Pemilihan tema tersebut didasarkan atas adanya kondisi dimana pasangan yang telah bercerai di hadapan pengadilan asing, harus mengajukan kembali gugatan perceraiannya ke hadapan Pengadilan Indonesia. Kondisi demikian sebagai akibat belum diterapkannya doktrin terkait pengenaan Pasal 436 Rv dan juga akibat dari adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menguraikan 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) Bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang bersifat konstitutif terkait perceraian, di Indonesia? (2) Bagaimana seharusnya pengaturan di Indonesia berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing terkait perceraian? Adapun jenis penelitan yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan metode pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan interpretasi antisipatif dan interpretasi sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa putusan perceraian sebagai putusan konstitutif tidak dapat langsung diakui sebagaimana xii dikemukakan dalam doktrin. Keadaan ini diakibatkan dari adanya pertentangan peraturan perundangan, yang mengakibatkan adanya putusan berbeda dalam praktik di pengadilan. Ketentuan yang mengharuskan perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan Indonesia sudah tidak relevan. Karena ketentuan tersebut tidak dapat menjawab keadaan-keadaan tertentu yang terjadi dalam suatu perkawinan. Maka dari itu diperlukan suatu pengaturan baru maupun pembaharuan dari pengaturan yang lama.

English Abstract

In this bachelor thesis, the author discussed the problems regarding recognition and enforcement of constitutive foreign judgement related to the divorcement, in Indonesia. The theme was chosen because of the condition where couples that had divorced in foreign court, was obliged to submit a new suit in the Indonesian court. The condition is the consequence of the doctrine related to Chapter 436 Rv has not implemented yet. Furthermore, it is also the result of the contradiction between Law No. 1 of 1974 about Marriage along with Law No. 7 of 1989 about Religious Judicature and Law No. 23 of 2006 about Population Administration. Based on that background, the author outlined 2 (two) problem formulations, those are, (1) How is the recognition and judgement of constitutive foreign judgement regarding divorcement, in Indonesia? (2) How should the regulation in Indonesia be related to the recognition and enforcement of foreign judgement about divorcement? The author used normative juridicial method by using literature studies with statute approach, case approach, and conceptual appproach. Primary, secondary, and tetriary legal material was analysed using anticipative interpretation and sociological interpretation. The study showed that the judgement of divorce as constitutive judgement can not be recognised directly as stated in the doctrine. The condition is the outcome of contradictions of laws, which is resulted in the difference of judgmeent in the court practices. The regulation that require a divorcement should be done in Indonesian court is not relevant anymore because it can not answer some particular conditions that happen on a marriage. Thus, a new regulation as well as update on the previous regulation is needed.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010103
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	12 May 2022 07:40
Last Modified:	12 May 2022 07:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190373

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aelredius Bhai.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item