Politik Hukum Pertahanan Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pascareformasi

Sudarto, - (2020) Politik Hukum Pertahanan Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pascareformasi. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam tulisan ini penulis ingin menganalisis konsep politik hukum pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan Indonesia Pasca Reformasi. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian, yakni : a. Bagaimana perkembangan politik hukum di bidang pertahanan Negara sejak era reformasi sampai dengan saat ini? b. Bagaimana corak politik hukum sektor pertahanan yang ideal untuk menghadapi perkembangan zaman? Guna membahas dan menjawab permasalahan tersebut maka digunakan beberapa teori yaitu teori politik hukum, teori kedaulatan rakyat, teori kewenangan, teori partisipasi, teori ketahanan nasional. Untuk mempertajam analisa,penulis menggunakan kerangka konseptual bentuk negara, sistem pemerintahan dan konsep pertahanan negara. Hasil penelitian prinsip yang dianut bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan adalah sebagai berikut: a. bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman; b. pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. c. bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai; d. bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu fakta pertahanan dengan negara lain; e. bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai v satu kesatuan pertahanan; f. pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan. Fungsi penangkalan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin menyerang Indonesia. Fungsi penindakan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman. Fungsi Pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan baik secara militer maupun nirmiliter, untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu sebagai akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, atau serangan separatis, konflik vertikal atau horizontal, huru-hara, serangan teroris, atau bencana alam..

English Abstract

In this paper the author wants to analyze the political concept of national defense law in safeguarding Indonesia's Post-Reformation sovereignty. This study answers two research questions, namely: a. How is the development of legal politics in the field of national defense since the reform era to the present? b. What is the ideal form of political law in the defense sector to deal with the times? To discuss and answer these problems, several theories are used, namely the theory of legal politics, the theory of popular sovereignty, the theory of authority, the theory of participation, the theory of national resilience. To sharpen the analysis, the writer uses the conceptual form of the state, the government system and the concept of national defense. The results of the research the principles adopted by the Indonesian people in the administration of defense are as follows: a. Indonesian people have the right and duty to defend and maintain the independence and sovereignty of the country, territorial integrity, and safety of all nations from all threats; b. the defense of the state which is realized by participating in the efforts of national defense is the responsibility and honor of every citizen. Therefore, no citizen may be avoided from the obligation to participate in the defense of the state, unless determined by law. c. Indonesian people love peace, but more love for independence and sovereignty. Settlement of disputes or disputes arising between the Indonesian people and other nations will always be sought through peaceful means. For the Indonesian people, war is the last resort and is only carried out if all efforts and peaceful settlement are not successful. This principle shows the view of the Indonesian people about war and peace; d. Indonesian people oppose all forms of colonialism and adhere to free and active politics. For this reason, outgoing national defense is active defensive which means it is not aggressive and not expansive as long as national interests are not threatened. Based on these attitudes and views, the Indonesian nation is not bound or involved in a defense pact with another country; e. the form of national defense is universal in the sense of involving all people and all national resources, national facilities and infrastructure, as well as the entire territory of the country as a defense unit; f. national defense is based on the principles of democracy, vii human rights, general welfare, the environment, the provisions of national law, international law and international customs, as well as the principle of peaceful coexistence with due regard to the geographical conditions of Indonesia as an archipelagic nation. In addition to these principles, national defense also pays attention to the principles of independence, sovereignty, and social justice. Indonesia's national defense system has three functions, namely the deterrence function, the enforcement function, and the recovery function. The deterrence function is the integration of the defense effort to prevent or negate the intentions of certain parties who wish to attack Indonesia. Enforcement function is the integration of defense efforts to defend, fight and overcome any military action of a country that threatens the country's sovereignty, the integrity of the Unitary Republic of Indonesia, and ensures the safety of the nation from all threats. The recovery function is the integration of national defense efforts carried out both military and non-military, to restore the state's security conditions that have been disrupted as a result of security chaos due to war, rebellion or separatist attacks, vertical or horizontal conflicts, riots, terrorist attacks, or disasters natural.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DIS/343.01/SUD/p/2019/062000791
Uncontrolled Keywords: DEFENSE
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.01 Military and defense law, veterans' law
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 16 Feb 2022 06:37
Last Modified: 12 Apr 2023 03:31
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189787
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Sudarto.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (4MB)

Actions (login required)

View Item View Item