Pramono, Agung (2019) Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dimana hampir 2/3 wilayahnya berupa lautan, sehingga memiliki sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah perikanan. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang ada dilaut membutuhkan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang intinya mengutamakan kepentingan nasional. Judul dari penelitian saya adalah, Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI. Tata laut telah diatur dalam UU nomor 17 tahun 1985 tentang pengesah Unclo’s yang meliputi Perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinent serta laut bebas. Perkembangan peraturan perundang- undangan yang mengatur perikanan dimulai dari UU nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan kemudian dirubah menjadi UU nomor 31 tahun 2004 tentan perikanan selanjutnya dirubah dengan UU nomor 45 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Penyidik tindak pidana perikanan di ZEEI telah diatur dengan menetapka Perwira TNI AL sebagai penyidik sesuai pasal 14 UU nomor 5 tahun 1983, PPNS perikanan sesuai pasal 73(2) UU nomor 45 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Polri sesuai dengan pasal 5(1) UU nomor 31 tahun 1983 tentang ZEE dan Pasal 73(1) UU noor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU nomor 31 tentang perikanan. Dalam penerapan undang- undang perikanan tersebut diatas muncul beberapa problem yang saya temukan yaitu problem filsafati, problem teoritis dan problem yuridis tentang penangan tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI. Dari problem tersebut saya menentukan rumusan masalah sebagai berikut: Apa makna hak berdaulat NKRI di ZEEI, bagaimana kebijakan hukum pidana dan implikasinya tentang tindak pidana perikanan oleh kapal ikan asing di ZEEI serta bagaimana rekonstruksi kewenangan penyidik tindak pidana perikanan oleh kapal ikan asing di ZEEI. Dari hasil analisa, saya berkesimpulan bahwa (1) makna hak berdaulat adalah pembatasan negara pantai dalam menggelola ZEE dan adanya hak negara lain yang tidak memiliki pantai, (2) kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani tindak pidana perikanan oleh kapal ikan asing di ZEEI memunculkan masalah yaitu konflik norma, inkonsitensi dalam pengaturan Peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan multi tafsir, ego sektoral, tumpang tindih serta tidak terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum, (3) rekonstruksi dilakukan pada pengaturan vi kewenangan penyidik dan ketentuan-ketentuan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Dengan kesimpulan tersebut saya mengajukan rekomendasi, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tentang pidana perikanan di ZEEI dan perlu merevisi, menyelaraskan serta mengharmonisasikan norma-norma dalam undang- undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dan ketentuan pidana perikanan di ZEEI
English Abstract
Indonesia is the largest archipelago in the world where nearly 2/3 of its territory in the form of oceans, so it has abundant natural resources one of which is fisheries. In accordance with article 33, paragraph 3 of the NKRI Constitution 1945 that the natural resources for the welfare of all the people of Indonesia. Management of natural resources that exist in the sea in need of legal policy in the form of legislation that essentially put national interests. The title of my research is, Reconstruction of the Crime Investigation Authority Fishing by Foreign Fishing Vessel at sea IEEZ. The system of the sea has been regulated in Law Number 17 of 1985 on the ratification UNCLOS covering archipelago waters, territorial sea, contiguous zone, EEZ and the continental shelf and the high seas. The development of the legislation governing fisheries started from Act No. 9 of 1985 on fishery later converted into Law Number 31 of 2004 on fisheries further amended by Law Number 45 of changes toLaw Number 31 of 2004 on fisheries. Investigators criminal offense fisheries in IEEZ been arranged by setting the Officers of the Navy as an investigator in accordance with Article 14 of Law Number 5 of 1983, PPNS of fisheries in accordance with Article 73 (2) of Law Number 45 on amendment of Law Number 31 of 2004 on fisheries, the POLRI (Police of the Republic of Indonesia) in accordance with Article 5 (1) of Law No. 31 of 1983 concerning the EEZ and Article 73 (1) of Law Number 45 of 2009 on the amendment of Law Number 31 on fisheries. In the implementation of fishery laws mentioned above arise some problems that I have found are the philosophical problem, the problem of the theoretical and juridical problem of handling the crime of fisheries by foreign vessels in IEEZ. Of these problems I determine the formulation of the problem as follows: What is the meaning of the sovereign rights of the Republic of Indonesia in IEEZ, how the criminal law policy and its implications on the crime of fisheries by foreign fishing vessels in IEEZ and how reconstruction authority investigating criminal offenses fishing by foreign fishing vessels in IEEZ. From the analysis, I concluded that (1) the meaning of sovereign rights is the restriction of the coastal States in managing the EEZ and the rights of other countries that do not have a beach, (2) policy of the Indonesian criminal law in handling criminal offenses fishing by fishing viii vessels foreigners in IEEZ cause problems namely the conflict norm, inconsistencies in setting legislation that resulted in multiple interpretations, egocutting, overlapping and non-fulfillment of a sense of fairness and legal certainty, (3) the reconstruction carried out at the setting authority of the investigators and criminal provisions. With this conclusion I propose recommendations, the need for legislation that is specific about the crime of procedural law and the fisheries IEEZ need to revise, coordinate, and harmonize the norms of the legislation relating to the authority of the investigators and the criminal provisions of fisheries in IEEZ
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/343.763 92/PRA/r/2019/062000790 |
| Uncontrolled Keywords: | FISHERIES LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Feb 2022 06:27 |
| Last Modified: | 16 Feb 2022 06:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189786 |
Preview |
Text
Agung Pramono.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |