Saputri, Adhalia Septia (2019) Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional, yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan dengan menggunakan teknologi yang canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan membahayakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itulah pelapor diperlukan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana Narkotika. Pelapor tindak pidana Narkotika ini harus mendapatkan perlindungan hukum. Disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berperan penting dalam penanganan hak asasi manusia, khususnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelapor tindak pidana termasuk pelapor tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 mengatur mengenai perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika. Undang-Undang ini mengamanatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berwenang memberikan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika sesuai Pasal 1 ayat (5). Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 44 menyatakan bahwa selain LPSK, tetap memberikan kewenangan lembaga lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika yaitu Polri sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 100. Hal ini dikarenakan LPSK belum mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Dengan demikian, ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika, yaitu LPSK dan Polri. Implikasi yuridis atas adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana Narkotika adalah menimbulkan kekaburan hukum dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu pembentukan perwakilan LPSK di daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika yang belum mencerminkan kepastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan menganalisis rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana yang mewujudkan kepastian hukum.
English Abstract
Criminal case over narcotics is transactional involving high mode of operation and cutting-edge technology supported by wide organisational networks that can certainly harm people and even a state. In such a case, the existence of a whistleblower is required to help reveal the crime under the condition that the whistleblower is provided with legal protection. Act Number 31 of 2014 concerning Amendment of Act Number 13 of 2006 concerning Protection for Witnesses and Victims plays an essential role in dealing with human rights, especially a measure taken to provide a protection and to meet the rights of whistleblowers in narcotics cases. Article 5 of Act concerning Witnesses and Victims has regulated the legal protection for wistleblowers in narcotics-related cases, in which the regulation highlights the Organisation authorised to provide the protection for witnesses and victims (hereinafter LPSK) according to Article 1 Paragraph 5. However, Article 44 of Act concerning Protection for Witnesses and Victims implies that it also allows other organisations such as Indonesian National Police (hereinafter Polri) to provide the legal protection as well in accordance with Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics of Article 100 since LPSK does not have any representatives in some regions in contrast to the provision in Article 11 Paragraph (3) stating that LPSK should have representative offices in some areas as needed. There are, therefore, two authorised organisations to provide legal protection for whistleblowers in narcotics cases: LPSK and Polri. The juridical implication on the two organisations with authority to provide legal protection on the case still sparks vague of norms, as there is no clear highlight over the period needed in the establishment of LPSK in regional areas based on the provision of Article 11 Paragraph (3). This research aims to analyse the regulation over legal protection in narcotics case which has not given any legal certainty as made compulsory in Act Number 31 of 2014 concerning Protection for both Witnesses and Victims, and to analyse reconstruction of regulating legal protection for whistleblowers to help provide legal certainty.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/364.4/SAP/r/2019/061901703 |
| Uncontrolled Keywords: | PREVENTION OF CRIME |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 04 Feb 2022 07:59 |
| Last Modified: | 04 Feb 2022 07:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189354 |
Preview |
Text
Adhalia Septia Saputri.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |