Status Hukum Penerbitan Obligasi Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sekapuk Dalam Pendirian Lokasi Pariwisata Setigi,

Hadi, Aditia Prasetya and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H., and Diah Pawestri Maharani,, S.H., M.H. (2021) Status Hukum Penerbitan Obligasi Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sekapuk Dalam Pendirian Lokasi Pariwisata Setigi,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis membahas tentang permasalahan Status Hukum Penerbitan Obligasi Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sekapuk Dalam Pendirian Lokasi Pariwisata Setigi. Latar belakang penilis memilih tema diatas karena Desa Wisata Setigi yang bertempat di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam mendapatkan modal untuk mengelola tempat wisatanya menerapkan sebuah obligasi desa kepada masyarakatnya. Dilihat dari sudut pandang hukum obligasi desa ini belum memiliki payung hukum sehingga jika dikemudian hari pemerintah desa tidak dapat membayarkan obligasi tersebut kepada masyarakat akan terjadi sengketa antara pemerintah desa dan masyarakatnya didalam perjanjian obligasi tersebut. Berdasarkan uraian diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana status hukum penerbitan obligasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sekapuk Dalam Pendirian Lokasi Pariwisata Setigi? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif bagi masyarakat desa sebagai pembeli obligasi dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah desa sebagai penerbit? Penulis dalam membuat karya tulis ini menggunakan jenis Penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan Statute Approach dan Analisy Approach dimana penulis mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai terlebih dahulu setelah itu penulis menganalisisnya menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dengan metode diatas, tentang Status Hukum Penerbitan Obligasi Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sekapuk Dalam Pendirian Lokasi Pariwisata Setigi bahwasanya dalam penerapan obligasi di Desa Sekapuk tidak bertentangan dan melanggar peraturan yang sudah ada, akan tetapi disisi lain peraturan yang lebih spesifik yang mengatur obligasi desa masih belum ada sehingga dalam penerapannya tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang obligasi, sedangkan untuk perlindungan hukum preventif bias dillihat dari pasal 1365 KUHPerdata, beberapa pasal didalam Undang-Undang Pasar Modal, dan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

English Abstract

The problem in this study is related to the problem of the legal status of obligation publicize by Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sekapuk Village For Setigi Tourism Site Establishment. Regarding the problem, Setigi Village which is precisely located in Ujungpangkah Subdistrict, Gresik District to earn funds to manage tourism sites has registered an obligation to their civilians. From the legal point of view, this obligation doesn’t seem to have any legal protection, accordingly, if something happened in the future the government of the village is incapable of paying the duty to civilians, there will be a severe dispute between the village government and civilians within obligation’s agreement. Based on the background above, this paper has two formulation of problems: (1) How is the legal status of obligation publicize by Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sekapuk Village For Setigi Tourism Site Establishment? (2) How is the action of preventive legal protection for civilians as obligation's taker from any fraud by the village government as the publisher? This research is juridical-normative research, with Statute Approach dan Analysis Approach which uses identifical techniques of regulation before analyze the principle of justice. The results of this study indicates that there is no violation of regulation upon legal standing of obligation publicize by Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sekapuk Village For Setigi Tourism Site Establishment. In the other hand, there is no specific regulation for village obligation, therefore, applying obligation law for it’s case. And for preventive legal protection is on Code Civil Law Article 1365, articles on Law Capital Market, and Otoritas Jasa Keuangan regulations.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010159
Uncontrolled Keywords:	Status Hukum, Obligasi, Obligasi Desa,Legal standing, obligation, village obligation.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	28 Jan 2022 06:23
Last Modified:	24 Feb 2022 02:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189098

Text (DALAM MASA EMBARGO) 185010109111003 - Aditia Prasetya Hadi (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item