Bawi, Aufa Sabila and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H. and Diah Pawestri Maharani,, S.H., M.H. (2021) Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Menentukan Terjadinya Pelanggaran Jual Rugi (Predatory Pricing) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penyalahgunaan posisi dominan dalam menentukan pelanggaran jual rugi (predatory pricing). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyalahgunaan posisi dominan dalam terjadinya pelanggaran jual rugi (predatory pricing) ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi dengan jual rugi (predatory pricing) oleh pelaku usaha yang dapat menetapkan harga yang sangat rendah terhadap barang dan/atau jasa nya. Adapun jual rugi (predatory pricing) ini dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah analisis penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam pembuktian pelanggaran jual rugi (predatory pricing) berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia? Dan (2) bagaimana analisis perbandingan mengenai aturan jual rugi (predatory pricing) di Indonesia dengan di Uni Eropa? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teknik interpretasi perbandingan hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa penyalahgunaan posisi dominan merupakan hal yang penting dalam pembuktian terjadinya pelanggaran jual rugi (predatory pricing) karena apabila dilakukan oleh pelaku usaha biasa maka tidak akan menimbulkan akibat negatif yang signifikan terhadap persaingan usaha. Maka dari itu, perlu dipertimbangkannya Pasal i20 iUU iNo. i5 iTahun 1999 termasuk dalam BAB IV di bawah penyalahgunaan posisi dominan karena pelakuiusaha idominan telah menyalahgunakan posisi dominannya dalam kegiatan jual irugi (predatory ipricing).
English Abstract
This research investigates an issue regarding the misuse of the dominant position to decide the violation over predatory pricing, describes, and analyzes the misuse as mentioned above from the perspective of Law Number 5 the Year 1999. This topic departs from the case of predatory pricing done by an entrepreneur that a very low price for goods and/services. However, this predatory pricing is done by a businessman with a dominant position. From the above issue, this research studies the following two problems: (1) how is the misuse of the dominant position by an entrepreneur analyzed based on business competition law in Indonesia? And (2) how is the comparison between the predatory pricing in Indonesia and that in Europe analyzed? This research employed statutory and comparative approaches. Primary and secondary data were obtained using systematic interpretation and interpretation of comparative law. The research result reveals that the misuse of the dominant position is considered essential in proving whether or not predatory pricing takes place since it will not cause any significant issue affecting business competition when it is done by an entrepreneur. Therefore, the necessity to consider Article 20 of Law Number 5 of 1999, CHAPTER IV concerning the misuse of the dominant position departs from the misuse of the dominant position in predatory pricing.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0521010147 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | soegeng sugeng |
Date Deposited: | 28 Jan 2022 02:34 |
Last Modified: | 22 Feb 2022 07:40 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189055 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
175010107111087 - Aufa Sabila Bawi (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
View Item |