Implikasi Yuridis Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Hanifah, Satiti and Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H., M.H and Prawatya Ido Nurhayati,, S.H., M.Kn (2021) Implikasi Yuridis Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian hukum (Legal Research) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis secara preskriptif. Jaminan pada Peer to Peer lending atau penyaluran kredit atau LPMUBTI hanya bersifat alternatif ataupun opsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Padahal telah dirujuk dalam Pasal 1131 KUHPerdata tentang agunan atau jaminan umum dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa penjaminan memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan memperoleh atau meminjamkan dana. Sama seperti jaminan juga termasuk dalam 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy). Yang pada praktiknya dalam LMPUBTI sebagian besar tidak menggunakan jaminan, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai urgensinya. Apakah dengan tidak adanya jaminan ini menyalahi ketentuan yang menyebabkan timbulnya akibat hukum dalam perjanjian kredit mengenai keabsahannya ataukah dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Hal ini kemungkinan terjadi karena terdapat ketidaklengkapan penjelasan mengenai pengaturan jaminan lebih lanjutnya dalam LPMUBTI, maka perlu dicari urgensi dari jaminan serta akibat hukumnya dari perjanjian kredit tanpa jaminan pada LPMUBTI. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa urgensi pemberian jaminan dalam LPMUBTI adalah dapat memenuhi tujuan hukum, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Sedangkan implikasi yuridis dari perjanjian kredit tanpa jaminan dalam LPMUBTI adalah sah dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

English Abstract

This thesis is normative juridical legal research using the method of legislative approach and historical approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by researchers will be analyzed in perspective. Guarantees in peer to peer lending or LPMUBTI are only optional nature as stated in Article 20 paragraph (2) letter I of Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services. Whereas mentioned in Article 1131 of the Civil Code on general guarantees and Article 8 of Law No. 10 of 1998 concerning Changes to Law No. 7 of 1992 on Banking, which implies that guarantees have an important role in supporting the smooth running of borrowing or crediting activities. And collateral is also included in the principle of 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy). In practice in LMPUBTI mostly do not use guarantees, it needs to be studied further on the urgency. Whether in the absence of this guarantee violates the provisions that cause legal consequences in the credit agreement regarding its validity or can it cause harm to the parties. This is because there is an incomplete explanation of further guarantee arrangements in LPMUBTI, it is necessary to seek the urgency of the guarantee and the legal consequences of the unsecured credit agreement on LPMUBTI. The conclusion in this study is that the urgency of providing guarantees in LPMUBTI is able to meet legal objectives, namely justice, expediency, and legal certainty. While the juridical implications of unsecured credit agreements in LPMUBTI are valid with the fulfillment of 4 (four) terms of the agreement listed in Article 1320 of the Civil Code.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010143
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	28 Jan 2022 01:30
Last Modified:	24 Feb 2022 03:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189031

Text (DALAM MASA EMBARGO) 175010107111007 - Satiti Hanifah (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item