Urgensi Penambahan Kejahatan Ecocide sebagai Wewenang International Criminal Court melalui Amandemen Statuta Roma 1998

Ponglabba, Septantia Dominicha and Dr. Patricia Audrey Ruslijanto,, S.H., M.kn. and Agis Ardhiansyah,, S.H., LL.M. (2021) Urgensi Penambahan Kejahatan Ecocide sebagai Wewenang International Criminal Court melalui Amandemen Statuta Roma 1998. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Manusia hidup berdampingan dengan alam, bahkan bergantung kepada alam. Hubungan lingkungan dengan manusia sangat erat kaitannya, karena keduanya saling memengaruhi. Berdasarkan pendapat para ahli, kondisi lingkungan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi lingkungan semakin lama semakin buruk, hal ini sebagai efek samping dari aktivitas manusia sehari-hari. Selain dari dampak kegiatan manusia sehari-hari, ada juga kejahatan ecocide yang berkontribusi menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif dan meluas, yang berdampak pada manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Di skala internasional saat ini, status kejahatan ecocide tidak memiliki mekanisme penanganan yang sah secara hukum, sehingga kasus ecocide yang pernah dan sedang terjadi tidak dapat diadili. Mempertahankan status quo yang demikian berarti membiarkan ketidakadilan lingkungan dan kerusakan lingkungan secara masif terus terjadi. Maka dari itu perlu dilakukan terobosan baru dengan membuat suatu kebijakan yang bisa secara tegas mengatur tentang kejahatan ecocide. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengamandemen Statuta Roma 1998 dan menambahkan kejahatan ecocide sebagai yurisdiksi ke 5 International Criminal Court (ICC). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penambahan kejahatan ecocide sebagai wewenang ICC melalui amandemen Statuta Roma 1998, serta konsep pengaturan yang tepat dan konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan terhadap 3 sumber hukum utama yaitu, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, dan Statuta Roma 1998, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis. Hasil dari penelitian dengan metode di atas membuktikan bahwa Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio mengandung prinsip-prinsip fundamental mengenai hubungan lingkungan dengan manusia, dimana prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam kasus kejahatan ecocide. Sifat law making treaties pada kedua deklarasi menjadi alasan tidak dapat dipaksakannya implementasi prinsip-prinsip di dalamnya dan tidak dapat dilakukan penindakan tegas bagi pelaku yang melanggarnya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kejahatan ecocide memiliki kesamaan karakter dengan kejahatan lainnya di bawah yurisdiksi ICC. Maka dari itu, urgensi untuk segera menambahkan kejahatan ecocide sebagai wewenang ICC dengan mengamandemen Statuta Roma dari sisi pemilihan forum adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya lebih banyak lagi kasus ecocide, sebagai penegakan hukum yang tegas dan jelas bagi lingkungan dan bagi manusia yang terdampak dari kejahatan ecocide pada masa mendatang sekaligus untuk menghentikan impunitas yang kerap terjadi, dan sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar lingkungan hidup yang dimuat dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio. Selain itu juga adanya urgensi dari sisi kesamaan karakter antara kejahatan ecocide dengan karakter kejahatan di ICC, yaitu kejahatan paling serius dan kejahatan tersebut menjadi perhatian internasional. Mengenai konsep pengaturan ecocide yang tepat adalah dengan menuangkannya dalam bentuk hukum tertulis melalui amandemen Statuta Roma 1998, sedangkan konsekuensi yang nantinya akan ditimbulkan adalah lahirnya hubungan hukum antara negara anggota yang mengamandemen dengan ICC.

English Abstract

Human live alongside with nature, even tend to lean on nature. Relationship between human and environment is really connected, they affect each other. According to experts, nature’s current condition is unwell. The environment gets worse through time, which is happen as an effect from human daily activities. Other than human daily activities, there is also ecocide crime which contribute to nature massive and broaden the destruction, which then affect human directly and indirectly. Currently in international level, ecocide crime status does not have legal mechanism to be processed, so all ecocide case happened in the past and the currently happen cannot be brought to justice. Keeping this status quo mean let the injustice to environment and the massive destruction to environment to keep happening. That’s why it is necessary to make a breakthrough by making a strict regulation to criminalize ecocide crime. This can be done by amending Rome Statute 1998 and add ecocide crime as the ICC 5th jurisdiction. This research is aiming to analyze the urgency to add ecocide crime under ICC authority through amending the Rome Statute 1998, as well as the proper regulation concept and legal consequences that will happen. This research is a normative research and being conduct using conceptual approach and statute approach from 3 main resources which is Stockholm Declaration 1972, Rio Declaration 1992, and Rome Statute 1998, that being analyzed using descriptive analytics technic. The result of this research conducted with the method above proof that Stockholm Declaration and Rio Declaration consist of fundamental principles about human and environment relation, where those principles are not being implemented on ecocide crime. The character of law making treaties on both declaration is the reason why those principles cannot be strictly enforced and no legal action can be taken for the perpetrators who violate it. This research also prove that ecocide crime has character similarity with other crimes under ICC jurisdiction Thus, the urgency to add ecocide crime as part of ICC authority through amending Rome Statute, from the choice of forum point of view, are as an effort to prevent more ecocide cases to happen, as a firm and strict law enforcement for the environment and for humans which affected by ecocide crimes in the future as well as to eliminate the impunity that occurs, and as an embodiment of the basic principles of the environment contained in Stockholm Declaration and Rio Declaration. Also, the urgency due to the character similarity between ecocide crime and crimes under ICC, which are “the most serious crime” and “internationally concern”. About the proper regulation concept for ecocide is by making it a written law by amending Rome Statute 1998, while the legal consequences that will happen is the establishment of legal relations between the member that amend the Rome Statue and the ICC.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010141
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	27 Jan 2022 06:20
Last Modified:	23 Feb 2022 02:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188988

Text (DALAM MASA EMBARGO) 175010101111162 - Septantia Dominicha Ponglabba (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item